Nadiem Tak Buru-buru Hapus Ujian Nasional, Hidayat Setuju UN Ditinjau Kembali

Tak setuju UN

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan dirinya termasuk yang tidak setuju pada UN.

"UN itu dari dulu sudah menjadi polemik. Dari dulu saya tidak setuju pada UN. Pemetaannya mungkin bagus, tapi hasil UN tidak terukur secara baik," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Ia menyambut positif niat Mendikbud untuk membuat pendidikan lebih maju.

Namun, wacana dihapusnya UN harus didasarkan kajian komprehensif.

Jika nantinya UN dihapus, Hidayat meminta Nadiem untuk mencari solusi pengganti UN.

"Nanti tentu perlu dihadirkan solusi yang bisa memetakan keahlian para siswa sekaligus juga memungkinkan mereka meningkat kualitasnya," ujarnya.

Politisi dari PKS itu berharap tida terus terjadi ganti menteri ganti peraturan.

"Jangan sampai sekarang dibuat peraturan, nanti menteri yang baru bikin peraturan lain lagi. Jangan sampai begitu," tambahnya.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendukung wacana penghapusan UN.

"Standarisai melalui UN di beberapa daerah tidak memenuhi asas keadilan. Pelaksanaan kurikulum dan metode pengajaran relatif tidak sama antardaerah," ujar Syaiful Huda.

Hanya saja politikus PKB ini meminta Nadiem Makarim untuk mempertimbangkan wacana tersebut secara matang dan perlu kajian menyeluruh, sebelum diimpelementasikan.

Ia mengingatkan, proses belajar mengajar di setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan atau belum merata.

"Perlu diingat metode pembelajaran dan kualitas sarana dan prasarana sekolah tidak sama di wilayah di Indonesia. Kompetensi guru juga tidak merata. Dalam konteks ini bisa dipahami muncul opsi untuk meniadakan UN," jelasnya.

(tribunnetwork/den/mam/mal)