Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Reuni Akbar 212

Reuni Akbar 212 Sambut Kepulangan Habib Rizieq Shihab, Mahfud: Itu Hak Warga Negara, Penting Tertib

Sikap bijak dan kooperatif ditunjukkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD

Editor: Aswin_Lumintang
(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019). 

Brigjen Argo Yuwono juga menilai rencana Reuni Akbar 212 itu merupakan hak semua warga Indonesia.

"Ada yang berunjuk rasa, demonstrasi, itu adalah bagian dari hak demokrasi warga negara," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (21/11/2019).

Ia mengatakan, nantinya polisi berencana menggunakan intelijen untuk menganalisis pengamanan yang dibutuhkan dalam gelaran Reuni Akbar 212.

"Kita juga memerlukan dari kirka (perkiraan keadaan) intelijen seperti apa," kata dia.

"Kirka intelijen itu gunanya untuk menghitung berapa pengamanan yang harus kita lakukan," jelas Argo.

Nantinya pihak kepolisian bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mengamankan jalannya aksi Reuni Akbar 212 itu.

"Tentunya kita akan berkolaborasi dengan TNI, yang nantinya kita akan melakukan pengamanan," tambah Argo.

Sementara itu, Persaudaraan Alumni (PA) 212 sebelumnya sudah menyebut telah mendapat izin kepolisian untuk menggelar acara Reuni Akbar 212 itu.

Dikutip dari Kompas TV, Kamis (21/11/2019), Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPF Ulama, Yusuf Martak menyebut reuni tahun 2019 ini direncanakan digelar dengan doa bagi bangsa dan kepulangan Habib Rizieq Shihab.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) berbincang saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Ijtima Ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) ini bertujuan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. 
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) berbincang saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Ijtima Ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) ini bertujuan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.  (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Menanggapi rencana tersebut, sebelumnya Mahfud MD juga mempersilakan rencana Reuni Akbar PA 212.

Mahfud MD menilai tidak perlu adanya pengamanan khusus dalam Reuni Akbar 212.

Namun, Mahfud percaya jika pihak kepolisian dan TNI akan melakukan pengamanan jalannya reuni PA 212 itu.

"Tanggapannya ya tak perlu, artinya sudah ada SOP-nya, aparat kita sudah bagus kok," jelas Mahfud.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved