Polemik Izin FPI
PSI Tolak Perpanjangan Izin FPI, Minta Jokowi Jangan Blunder Lagi, Rizieq Shihab: Presiden Ilegal
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak perpanjangan izin terhadap organisasi garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI).
Kuasa Hukum Front Pembela Islam, Habib Ali Alatas sempat disinggung soal konsep Pancasila. (Capture Kanal Youtube TvOne)
Ali Alatas mengatakan bahwa pernyataan Presiden ilegal merupakan posisi Rizieq Shihab sebagai oposisi.
"Habib Rizieq ini mengambil posisi sebagai oposisi," kata Ali Alatas.
Eko Kunthadi berujar oposisi justru masih mengaku keabsahan dari pemerintahan yang dikritiknya.
"oposisi boleh tapi menyatakan ilegal pada pemerintah itu artinya tidak menghargai pemerintahan," kata Eko Kunthadi.
"itu kan tafsiran anda saja," timpal Ali Alatas.
"itu narasinya Habib Rizieq kok," sahut Eko Kunthadi.
"iya itu narasi Habib Rizieq kemudian anda tafsirkan sedemikian rupa," jawab Ali Alatas.
Tak puas dengan jawaban Ali Alatas, Eko Kunthadi kembali bertanya hal yang sama.
"tafsirnya gimana ? pemerintahan sekarang legal gak ?" tanya Eko Kunthadi.
Ali Alatas menilai bahwa pertanyaan Eko Kunthadi merupakan jebakan.
"makanya jangan coba menjebak akhrinya penafisran anda. Habib Rizieq mengambil posisi oposisi tidak mendukung pemerintah, mengkritik, kemudian itu posisi politik, kemudian dicampur adukan dengan posisi hukum, dalam proses hukum administrasi tetap kami tempuh, SKT, buat apa capek-capek kita, berkali-kali kami lengkapi, buat apa kami tempuh itu, sehingga makanya antara politik dengan hukum jangan dicampuradukan sehingga penafsirannya rancu," kata Ali Alatas.
Eko Kunthadi kemudian membandingkan posisi oposisi Rizieq Shihab dengan PKS.
Menurut Eko Kunthadi PKS mengakui pemerintahan saat ini.
"ada PKS yang oposisi , justru opisisi yang pertama dilkaukan adalah pemerintahan legal hingga layak dikritik,
kalau sikap makar menyatakan pandangan pemerintah ilegal itu makar, beda makar dengan opsisi. tapi kalau makar pemerintahan legal maka harus diganti," kata Eko Kunthadi.
