PSI Tolak Perpanjangan Izin FPI, Minta Jokowi Jangan Blunder Lagi, Rizieq Shihab: Presiden Ilegal

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak perpanjangan izin terhadap organisasi garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI). Penegasan ini diutarakan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohammad Guntur Romli merespons tegas terkait rencana pemerintah memperpanjang izin FPI.

Romli berpendapat pengambilan keputusan itu sebagai satu kekeliruan. Bahkan, ia mengatakan memberikan izin perpanjangan izin FPI justru menambah daftar keputusan blunder Presiden Jokowi.

Hal tersebut dikatakan, berkaca pada pengalaman sebelumnya ketika Presiden Jokowi mendapuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Menurut Romli, meski Presiden Jokowi merangkul pesaingnya, justru pendukung Prabowo masih kerap menyerang pihak Jokowi. Begitu juga yang akan terjadi jika pemerintah menerbitkan perpanjangan izin FPI dan merangkul Persaudaraan Alumni 212.

"Menerbitkan izin FPI menurut saya, ini politik blunder Pak @jokowi kesekian kalinya, lihat saja: rangkul @prabowo tapi pendukungnya tetap nyerang Jokowi, merangkul FPI plus 212 juga akan bernasib sama tetap akan bikin keributan," cuitnya. Kamis (28/11/2019).

Diketahui, Menteri Agama Fachrul Razi mengklaim sebagai pihak yang mendorong FPI untuk diberikan izin ormas.

“Sekarang mereka, tidak akan menggungat Pancasila dan akan terus mempertahankan NKRI. Ini kita dukung,” katanya.

Sementara itu, Kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI) Habib Ali Alatas dan Pegiat Media Sosial Eko Kuntadhi terlibat debat panas saat membahas Habib Rizieq Shihab.

Eko Kuntadhi menyinggung pernyataan Rizieq Shihab terkait 'Pemerintahan Jokowi Ilegal'.

Dua tokoh tersebut memperbincangkan pernyataan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab yang menyebutkan Presiden Jokowi adalah ilegal dan juga Pemerintahan Jokowi ilegal.

Berawal dari pembahasan perpanjangan izin ormas, Habib Ali dan Eko Kuntadhi terlibat debat panas dalam acara 'Apa Kabar Indonesia Pagi' TV One pada Selasa (27/11/2019) kemarin.

Namun, seperti menjilat air liur sendiri (ludah) bahkan merasa terjebak, pihak FPI meminta perpanjangan izin resmi untuk Front Pembela Islam (FPI) kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Mendengar hal tersebut, Eko Kuntadhi langsung menyinggung dengan melontarkan pernyataan kepada kuasa hukum FPI Habib Ali terkait isu pernyataan Habib Rizieq yang dibahas dalam perdebatan itu.

Eko Kuntadhi bertanggapan, kenapa FPI meminta perpanjangan izin ormas kepada pemerintah yang nyatanya menarasikan 'Jokowi atau pemerintah Jokowi ilegal', seperti yang disebutkan Habib Rizieq.

Anggota Tim Hukum FPI Ali Alatas pun tak berkutik setelah ditanya Pegiat Media Sosial Eko Kunthadi soal pernyataan Rizieq Shihab yang menyebut bahwa Presiden Indonesia Jokowi adalah ilegal.