Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Ujian Nasional

Ijazah Milik Lulusan SMP Salah Tulis, Ratusan Siswa Terancam Tak Bisa Ikut Ujian Nasional SMA

Salah tulis ijazah smp, ratusan siswa yang sudah lulus dan sekarang di SMA terancam tak bisa ikut ujian nasional

KOMPAS.com/DIAN ADE PERMANA
Sebanyak 227 Ijazah milik siswa di SMPN 1 Salatiga, Jawa Tengah, salah tulis, Jumat (29/11/2019) 

Dia tidak mau, pengganti UN malah akan membebani para siswa, misalnya untuk mengikuti les dan bimbingan belajar lantaran harus mengejar level yang ditetapkan sekolah masing-masing.

Dia pun menjelaskan, wacana penghapusan UN masih belum belum pernah dibahas Nadiem Makarim bersama Komisi X DPR.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menilai perlu diadakan penilaian atau asesmen kepada siswa secara berkala sebagai alternatif pemetaan kualitas pendidikan.

"Adanya Ujian Nasional digunakan sebagai pemetaan dan standardisasi kompetensi siswa secara nasional. Namun demikian, sering kali Ujian Nasional memberikan tekanan dan beban yang berat, baik bagi siswa, orang tua murid, maupun guru. Di sisi lain, tetap diperlukan sebuah mekanisme pemetaan kompetensi siswa untuk mengetahui kemampuan anak-anak Indonesia saat ini," kata Hetifah melalui keterangannya, Jumat (29/11/2019).

"Oleh karena itu, saya mengusulkan, jika benar UN akan dihapuskan, perlu diadakan asesmen kompetensi siswa Indonesia secara berkala secara nasional. Hal ini bisa diadakan setahun sekali, atau sesuai yang dianggap perlu," imbuhnya.

Hetifah mengungkapkan sering kali UN dijadikan ajang bagi sekolah-sekolah maupun pemerintah daerah untuk berlomba-lomba mendapatkan nilai tertinggi.

Di satu sisi, hal ini baik karena dapat memicu semangat belajar siswa.

Namun, di sisi lain hal ini juga banyak berdampak negatif, seperti adanya tekanan dari Pemda terhadap sekolah, maraknya peredaran bocoran dan bahkan kecurangan yang dibiarkan oleh oknum guru.

"Oleh karena itu, dengan dihapuskannya UN dan digantikan dengan asesmen berkala, diharapkan mindset seperti ini tidak akan ada lagi. Sekolah dan daerah diharapkan akan berusaha sejujur-jujurnya dalam pelaksanaan asesmen ini, karena justru sekolah dan daerah yang performa siswanya dianggap lebih buruk, akan mendapat bantuan program lebih banyak," ujar Politikus asal Kalimantan Timur ini.

Lebih lanjut Hetifah menyoroti penggunaan anggaran dalam pelaksanaan UN.

Hetifah meminta penggunaan teknologi dapat dimanfaatkan agar penggunaan anggaran UN bisa lebih efisien.

Ia berharap dengan teknologi, pemetaan kualitas pendidikan siswa juga bisa terpantau.

"Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan juga data yang terkumpul dapat menjadi sebuah big data yang memetakan kondisi pendidikan secara nasional dan dapat dimanfaatkan untuk melihat kebutuhan tiap daerah, melakukan pemerataan, serta untuk program-program lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan pihaknya sedang mengkaji penghapusan Ujian Nasional.

Namun, Nadiem belum menjelaskan lebih jauh hasil kajian tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved