SKB 11 Menteri
Budiman Sudjatmiko Akui SKB 11 Menteri Represif, Rocky Gerung: Berpikir Ganti Ideologi Negara, Boleh
Untuk itu, Budiman menilai hak asasi dari ASN tersebut harus dibedakan dari warga pada umumnya.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Budiman Sudjatmiko menilai penerbitan SKB 11 menteri tentang penanganan radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tindakan represif yang dilakukan pemerintah.
"Represif pasti iya, dalam negara demokrasi selain ada unsur kebebasan, juga ada unsur represif salah satunya adalah penegakan hukum," ujar Budiman dalam program acara Rosi di Kompas Tv, Kamis (28/11/2019).
Menurut Budiman, ASN merupakan bagian dari birokrasi negara.
Untuk itu, Budiman menilai hak asasi dari ASN tersebut harus dibedakan dari warga pada umumnya.
"Sebagaimana ketika Anda menjadi anggota organisasi apapun, ada ketentuan misalnya menjaga rahasia organisasi," ucap Budiman.
Budiman lalu mengatakan, tindakan ini digunakan untuk mengontrol perilaku ASN dalam menggunakan fasilitas negara.
Ia menyebut ada beberapa lembaga negara yang digunakan ASN untuk menyebarkan pemahaman yang bertentangan dengan ideologi negara.
"Banyak sekali lembaga-lembaga negara, BUMN, birokrasi yang sering dipakai beberapa fasilitas untuk kemudian berbicara mengganti dasar negara," papar Budiman.
"Menilai kebijakan politik pimpinan politiknya."
Budiman mengatakan ketika hal tersebut dibicarakan di internal ASN, maka tidak jadi masalah.
Namun ketika sudah dibicarakan di luar area dalam hal ini adalah pada media sosial, maka hal tersebut menjadi tidak etis.
Hal berbeda disampaikan oleh peneliti P2D Rocky Gerung.
Rocky mengatakan, aturan tersebut hanya berlaku saat ASN berada di lingkungan kerjanya.
"Jadi ketika jam 16.31 dia berpikir untuk mengganti ideologi negara, ya boleh saja," ujar Rocky.
Ia juga mengatakan, ASN juga membutuhkan privasinya sebagai manusia.
"Ya kalau enggak apa, hidupnya kehilangan privasi, masak 24 jam mikir negara terus,"
