Kamis, 11 Juni 2026
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Ketua DPR Tolak Usulan PBNU soal MPR Pilih Presiden: Ini Kata Wapres

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengusulkan agar pemilihan presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Tayang:
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Wakil Presiden Maruf Amin di Istana Wapres RI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019). 

Dikhawatirkan, pemilihan presiden lewat MPR akan menjadikan demokrasi Indonesia mundur ke belakang.

Komisi III DPRD Kota Manado Pantau Laporan Warga Terkait Drainase

Demokrat Kritik NU soal Usul Pilih Presiden seperti Era Orba

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengusulkan agar Presiden dan Wakil Presiden dipilih kembali oleh MPR. Hal itu dikatakan Andi lewat twitternya merepons pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj.

"Ada apa NU sekarang?" cuit Andi dikutip dari akun twitternya, Kamis (28/11).

Andi mengatakan, sikap NU sekarang ini berubah terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Padahal, beberapa tahun lalu berdasarkan hasil musyawarah nasional NU tidak menghasilkan pemilihan presiden balik ke MPR.

"Saya baru buka dokumen Munas NU tahun 2012, tidak ada kalimat satu pun hasil Munas yang menyebutkan bahwa pemilihan Presiden kembali dipilih MPR seperti jaman Orba," kata Andi. "Tahun 1990-an tokoh dan intelektual NU termasuk berjuang agar Presiden tidak dipilih MPR," ucapnya.

Sebelumnya PBNU mendukung agar presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ketimbang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung. Dukungan itu muncul ke permukaan usai Ketua MPR Bambang Soesatyo bertemu Said Aqil di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (27/11).

Said mengatakan ide presiden kembali dipilih oleh MPR itu berawal dari para kiai-kiai senior NU dalam Munas Alim Ulama Cirebon tahun 2012 lalu.

Ia menyatakan para kiai-kiai senior NU menilai pemilihan presiden secara langsung menimbulkan ongkos politik dan ongkos sosial yang tinggi.

"Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan. Ya untung tidak ada apa-apa. Tapi apakah lima tahun harus kaya gitu? Itu suara-suara para kiai pesantren yang semua demi bangsa demi persatuan. Tidak ada kepentingan politik praksis, tidak," kata Said. (Tribun/kps/cnn)

Halaman 2/2
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved