Pernyataan Ahok di Kantor BUMN Tentukan Nasibnya di Ranah Politik, Keluar dari PDIP: Ikut Aturannya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat menyambangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).   

Dalam kesempatan itu, Ahok mengaku akan mengikuti aturan BUMN terkait status pimpinan BUMN harus tidak terikat dengan organisasi partai politik.

"Ikuti Aturannya," ucap Ahok di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). 

Ahok siap mengikuti aturan BUMN terkait posisinya saat ini sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Diketahui, Ahok berstatus sebagai kader PDI Perjuangan.

Pada kesempatan sebelumnya, menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menyatakan semua komisaris di BUMN harus mundur dari partai. 

"Semua komisaris di BUMN, apalagi direksi harus mundur dari partai," ujar Erick di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Menanggapi hal tersebut, pihak PDIP, melalui Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tak harus mundur dari keanggotaannya di partai bila diangkat sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN).

Hal itu disampaikan Hasto di sela-sela Sekolah Pimpinan Dewan PDIP, di Wisma Kinasih, Tapos, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).

"Kalau posisinya adalah sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan undang-undang BUMN, Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan pimpinan partai.

Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri berdasarkan ketentuan undang-undang," kata Hasto.

Hasto pun meminta, agar tak ada kecurigaan berlebih bahwa keberadaan Ahok di BUMN akan kongkalikong dengan kepentingan koruptif tertentu.

Ia pun mengingatkan bahwa PDI Perjuangan punya pengalaman menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Dimana, pada tahun 2001 hingga 2004, Megawati Soekarnoputri sebagai presiden menghadapi krisis multidimensi. (Tribunnews.com/TribunManado.co.id)

Kabar Ahok Keluar dari PDIP

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman menanggapi isu Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, akan menjabat salah satu BUMN setelah bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Ahok diisukan akan mengemban tugas untuk membantu di bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bahkan, pos BUMN yang akan dipimpin Ahok sudah diprediksi. Ada tiga BUMN yang menjadi pilihan untuk Ahok.

Pada hari yang sama, Ahok mengaku akan bersedia menjalankan tugas demi kemajuan negara.

"Saya kalau untuk bangsa, negara, saya pasti bersedia," ujar Ahok ketika ditemui di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu(13/11/19).

Setelah bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Ahok mengungkapkan pertemuan selama 1,5 jam membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.

Ahok Tak Bisa jadi Dewan Pengawas KPK, Dua Masalah Ini jadi Penghalang: Saya Sudah Cacat (tribunnews.com)
Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara saya pasti bersedia. Apa saja boleh yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

Untuk pos BUMN yang akan dipimpin Ahok di antaranya PLN, Pertamina, dan MIND ID yang dulunya Inalum.

Erick Thohir, Menteri BUMN. Warta Kota/henry lopulalan ((WARTA KOTA/henry lopulalan))
Diketahui, sebelumnya ada 4 pimpinan BUMN hingga saat ini masih kosong.

Pimpinan dari keempat BUMN tersebut masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt), di antaranya Dirut Bank Mandiri, BTN, MIND ID ( Inalum), dan PLN.

Menanggapi hal tersebut, Fadjroel Rahman menuturkan bahwa, Ahok harus mundur dari PDI-P karena satu alasan atau syarat jabatan pemimpin BUMN.

Mantan Bupati Belitung Timur ini harus mundur dari partai politik jika nantinya mengisi posisi direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BTP menunjukan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP saat menyambangi sekretariat DPD PDIP Bali pada Jumat (8/2/2019) (Dok. Suteja Kumara)
Dikutip dari Tribun Medan, diketahui Ahok saat ini tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik. Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman, di Komplek Istana kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, ditegaskan Fadjroel, tidak menjadi halangan.

Terpenting Ahok tidak pernah menjadi terpidana dalam kasus dugaan korupsi.

Fakta Ahok Gabung PDIP, Tak Minta Jabatan hingga Tuai Tanggapan Kubu Prabowo-Sandi (Tribun Bali/Rizal Fanany)
Terlebih Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," katanya.

Soal posisi Ahok di BUMN, Fadjroel meminta agar masalah posisi dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," katanya. (fra-tribunmanado.co.id/tribunmedan.com)

(*)

• Resmi Jadi Komut Pertamina, Ahok Siap Pamit Keluar dari PDIP, Erick Thorir: Harus Keluar dari Parpol

• Sederet Tugas Ahok Hari Ini sebagai Komisaris Utama Pertamina, Si Pendobrak Mulai Bekerja

• Sejak Senin Pagi, Ahok dan 3 Pejabat BUMN Baru Ikut RUPS Lalu Bekerja