Ahok Tidak Pas jadi Komisaris Pertamina, Gerindra: BUMN Tempat Penampungan Tim Sukses

TRIBUNMANADO.CO.ID - Penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama ( Komut) Pertamina, menuai protes dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Fadli mengatakan, seharusnya posisi Komut diserahkan ke orang-orang profesional.

"Kalau menurut saya tidak pas lah. Seperti tidak ada orang lain, nanti orang berspekulasi macam-macam, " kata Fadli Zon kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (22/11/2019) malam.

Sebab, menurut Fadli, jika tak ditangani profesional, maka akan membuat BUMN kacau.

"BUMN bukan tempat untuk orang-orang yang bukan profesional. Itu lah yang membuat BUMN kacau. Karena jadi tempat penampungan tim sukses," kata Fadli

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

• Anggota DPR RI Ini Siap Merekomendasikan Ahok Dipecat, Jika Nanti Kinerja Amburadul: Kami Ingatkan

Ahok pun sudah sah menjabat sebagai Komut Pertamina pada Kamis (21/11/2019).

Erick menuturkan, pelantikan Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina bisa dilakukan pada hari Senin (25/11/2019).

Status kepemilikan PT Pertamina yang bukanlah perusahaan Tbk atau Terbuka, dikatakan Erick bisa membuat waktu pelantikan lebih fleksibel.

Penunjukan Ahok sebagai pemimpin salah satu BUMN tak hanya mendapat kritikan pedas dari Fadli Zon namun juga penolakan dari sejumlah pihak.

Seperti mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli ikut menolak kehadiran Ahok sebagai pejabat perusahaan BUMN.

Seperti dikutip Wartakotalive.com dari Kompas.com, kehadiran Ahok menurut Rizal Ramli hanya akan menambah masalah baru.

"Saya bingung Pak Jokowi cari masalah baru," kata Rizal saat ditemui di Hotel Borobudur, Jumat (15/11/2019).

Menurut Rizal, saat ini sudah banyak masalah yang ada di Indonesia yang perlu diselesaikan.

Dengan mengangkat Ahok sebagai Bos perusahan BUMN hanya akan menambah kontroversi yang tidak perlu.

"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ini (Ahok) orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang enggak perlu," ungkap Rizal.

Adapun alasan Rizal tak setuju dengan rencana Presiden Jokowi tersebut karena Ahok memiliki track record yang tidak mulus dalam karirnya.

• 5 POPULER SEPEKAN Rocky Gerung Bongkar Persaingan Eks 2 Jenderal, Ahok Menonjol hingga Kisah Prabowo

Ia bahkan menyarankan penunjukkan bos perusahaan BUMN bisa ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.

Rizal menyebut saah satu contoh kasus yang mencoreng rekam jejak Ahok adalah pembelian lahan RS Sumber Waras saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Sebelumnya, Ahok dikabarkan akan menempati posisi sebagai pejabat perusahaan BUMN.

Namun hingga kini belum diketahui pasti BUMN mana yang akan jadi tempat Ahok bekarja. 

Gerindra Berharap Ahok Tak Cari Ribut

Sebelumnya Juru Bicara Fraksi Gerindra Andre Rosiade angkat bicara terkait rencana Menteri BUMN Erick Tohir mengajak mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masuk ke dalam salah satu BUMN.

Menurut dia, pelibatan Ahok di salah satu perusahaan negara tidak boleh melanggar peraturan.

"Tentu yang harus diingat dalam mengangkat direksi atau pejabat BUMN harus mengikuti peraturan yang berlaku. Peraturan UU BUMN dan UU peseroan," katanya saat dihubungi, Jumat, (15/11/2019).

• Andre Rosiade Ingatkan Ahok Agar Tidak Petantang-petenteng dan Bisa Jaga Mulut

Menurut Andre, rencana menjadikan Ahok pejabat di salah satu perusahaan negara tidak boleh karena alasan subjektif.

Karena, ia khawatir Ahok tidak profesional saat bekerja nanti.

"Jangan sampai nanti mentang-mentang. Maksudnya karena dekat dengan Presiden, ketika memimpin BUMN, mentang-mentang," tuturnya.

Ia mengatakan, pelibatan Ahok di salah satu perusahaan BUMN merupakan hak pemerintah.

Namun, ia berharap masuknya Ahok membawa kebaikan bagi perusahaan negara yang akan ditempatinya. Bukan sebaliknya, malah menimbulkan masalah.

"Ya semoga saja dia (Ahok) dapat membuat BUMN membaik, semoga tidak cari ribut, petantang-petenteng seperti waktu Gubernur DKI," harapnya.

Andre menyarankan sebelum melibatkan Ahok di perusahaan negara, Menteri BUMN berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa keuangan (BPK).

Karena, saat Ahok menjadi Gubernur DKI, sempat ada masalah pembelian tanah di Cengkareng dan Sumber Waras.

"Jadi sebaiknya Kementerian BUMN berkoordinasi dulu lah dengan BPK," usulnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, masih mengikuti proses seleksi.

Dari proses ini, dia bisa menjadi komisaris ataupun direksi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bisa dua-duanya (komisaris atau direksi). Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses," kata Jokowi seusai memberikan DIPA 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Jokowi turut menyinggung kinerja Ahok yang sempat menjadi Wakil Gubernur DKI mendampingi dirinya kala itu.‎

Disinggung apakah Ahok merupakan rekomendasi dirinya, Jokowi tidak menjawab tegas.

"Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ungkap Jokowi.

Dikonfirmasi apakah Ahok akan mengisi jabatan di PT Pertamina seperti isu-isu yang beredar? Jokowi juga tak menjawab.

Mantan Wali Kota Solo ini meminta masalah teknis penempatan ditanya langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Tanyakan ke Menteri BUMN. Itu sangat teknis, tanyakan ke Menteri BUMN," ucapnya.

Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN memerlukan figur seperti  Ahok.

"BUMN dengan 142 perusahaan, kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak."

"Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang oleh satu orang," ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Erick Thohir menilai, Ahok merupakan figur pendobrak dan sosok seperti itulah yang dibutuhkan di BUMN.

Ahok juga dinilai memiliki rekam jejak yang bagus untuk mempercepat pembangunan di BUMN.

"Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan," tuturnya.

Meski begitu, tetap saja Erick Erick belum mau bicara banyak BUMN mana yang akan diisi oleh Ahok.

"Sabar," cetusnya.

Terima Tawaran

Sebelumnya, Ahok disebut telah menerima tawaran untuk mengisi jabatan sebagai petinggi BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok memang demi mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk bergabung di BUMN.

"Kita minta Pak Ahok untuk bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kita lah," ujar Arya kepada Tribun Network, Rabu (13/11/2019).

Ada sejumlah pertimbangan atau alasan BUMN membutuhkan sosok Ahok.

• Rekam Jejak Febri Diansyah, Pemantau Koruptor, Jubir KPK Semprot Marwan Batubara Soal Lindungi Ahok

Menurut Arya, Ahok memiliki kapasitas yang mumpuni. Terutama, dari pengalaman di pemerintahan dan sebagai pengusaha.

"Karena beliau kan pernah menjadi pengusaha. Kemudian juga beliau pernah di pemerintahan, yang berhubungan dengan kebijakan publik."

"Jadi kan BUMN tidak hanya urusan untung-untung, tapi juga urusan pelayanan publiknya. Nah, ini yang kita harapkan dari Pak Ahok," tutur Arya.

Arya masih belum dapat memastikan Ahok akan mengisi posisi di BUMN bidang tertentu.

Isu beredar Ahok akan mengisi posisi sebagai bos Pertamina.

"Kita sudah tawarkan lah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya.

Arya juga belum dapat memastikan kapan Ahok akan duduk sebagai bos BUMN.

Sebab, harus melalui prosedural terlebih dahulu. Yang pasti Ahok sudah menerima tawaran tersebut.

"Pak Ahok sudah menerima," ujar Arya.

Harus Mundur dari PDIP

Ahok harus mundur dari partai politik jika nantinya mengisi posisi direksi atau komisaris di BUMN.

Hal ini disampaikan langsung oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman, Rabu (13/11/2019) sore, di Kompleks Istana kepresidenan, Jakarta.

Ahok merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun hingga kini, Ahok belum diketahui akan mengisi posisi apa di perusahaan pelat merah.

Ahok telah menyambangi Kantor BUMN dan bertemu Menteri BUMN Erock Thohir.

• Ini yang Dilakukan Ahok saat Kerja Perdana sebagai Komut Pertamina, Ditolak Mafia, Gaji Dikorek

Pertemuan selama 1,5 jam membahas tawaran Erick Thohir pada Ahok untuk menjabat di salah satu BUMN.

"Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik."

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu."

"Tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," terang Fadjroel.

Status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, ditegaskan Fadjroel, tidak menjadi halangan.

Yang terpenting, Ahok tidak pernah menjadi terpidana di kasus dugaan korupsi.

Terlebih, Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," jelasnya.

Soal posisi Ahok di BUMN, Fadjroel meminta agar masalah posisi dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," sarannya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi positif pertemuan Ahok dengan Erick Thohir.

Menurut dia, bagus jika Ahok bergabung di jajaran pejabat BUMN. Senada, Luhut juga enggan berkomentar posisi apa yang bakal diisi Ahok.

"Kan bagus dia (Ahok) masuk di BUMN," katanya, di Gedung DPR, Rabu (13/11/2019). (Taufik Ismail)

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Fadli Zon Anggap Ahok Tidak Pas Jadi Pemimpin PT Pertamina, Ini Alasannya