Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Reuni Mujahid 212

Reuni 212, Tak Ada Undangan Khusus Kepada Kepala Negara, Pejabat Tinggi dan Tokoh Nasional

Panitia Reuni 212 tidak melayangkan undangan khusus kepada siapapun agar hadir nanti pada kegiatan (2/12/2019) nanti.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Umat muslim mengikuti aksi reuni 212 di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018). Aksi tersebut sebagai reuni akbar setahun aksi 212. 

Sejak saat itu, reuni 212 rutin digelar setiap tahun, meskipun Ahok sudah menjalani hukuman penjara usai divonis bersalah oleh pengadilan. (*)

Menyambut Kepulangan Habib Rizieq Shihab

Akan digelar Munajat atau reuni Mujahid 212 di Monas Jakarta Pusat nanti pada tanggal 2 Desember 2019. 

Reuni tersebut akan digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 dengan berbagai kegiatan termasuk di antaranya acara doa bersama, hingga menyambut kepulangan Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi.

Dan di klaim rencana kegiatan tersebut sudah mendapat izin baik dari pemerintah setempat maupun pihak kepolisian. 

Dilansir dari siaran Kompas TV, Kamis (21/11/2019), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNP Ulama mengemukakan rencananya tersebut.

Yusuf Martak,selaku Ketua Umum GNP Ulama menyebutkan reuni PA 212 pada tahun 2019 rencananya akan dilaksanakan dengan berbagai kegiatan.

Acara doa bersama bagi kebaikan bangsa, dan terlebih menyambut kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi merupakan salah satu agenda penting yang dilaksanakan pada reuni PA 212 besok.

Dalam pelaksanaan reuni PA 212, panitia mengklaim sudah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Tak hanya Anies Baswedan yang telah memberikan rekomendasi acara, menurut panitia, reuni PA 212 juga telah mendapatkan rekomendasi dari pihak Kepolisian Polda Metro Jaya untuk menggelar aksi Reuni PA 212.

Terkait rencana dan izin pelaksanaan reuni PA 212 yang akan digelar di Monas, Senin (2/12/2019), Karopenmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono sampai saat ini belum menerima surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan acara.

Namun Brigjen Argo Yuwono menegaskan aksi unjuk rasa, demonstrasi adalah hak setiap warga negara.

Jika sudah ada pemberitahuan secara resmi dari Panitia PA 212 terkait acara tersebut, kami akan analisa untuk memperkirakan berapa banyak personil yang dibutuhkan untuk pengamanan saat acara berlangsung.

"Nanti kalau sudah ada pemberitahuan surat kepada kepolisian kita akan analisa. Kita juga butuh memperkirakan berapa pasukan pengamanan yang dibutuhkan," Ujar Brigjen Argo Yuwono,"

Dalam pelaksanaan acara reuni 212, Kepolisian juga akan berkordinasi dengan pihak TNI jika memang surat izin dan pemebritahuannya sudah masuk.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved