Begini Alasan DPR Akan Bubarkan BNN dan BNPT

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR fraksi partai Golkar Supriansa menyoroti beberapa aksi teror yang terjadi di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR bersama Kepala BNPT Suhardi Alius, Kamis (21/11).

• Masa Jabatan Presiden Cukup 1 Periode: Ini Respons DPR

Menurutnya, BNPT telah kecolongan atas beberapa aksi teror yang terjadi berupa ledakan bom, penusukan dan lain sebagainya. Lantas, ia mempertanyakan kepada Suhardi Alius apakah masih perlu mempertahankan BNPT.

"Saya melihat deteksi dini yang telah dilakukan oleh BNPT menurut pengamatan saya ini kecolongan karena tidak pernah diprediksi sama sekali. Setelah Pak Wiranto di Pandeglang, muncul di Sumatera Utara berarti ini kecolongan menurut saya karena tidak deteksi dari awal," kata Supriansa.

"Kalau begitu, saya mau bertanya kepada bapak, yang menjawab adalah bapak berdasarkan analisa bapak sendiri, masih perlukah kita pertahankan BNPT dengan adanya ledakan-ledakan yang terjadi yang menurut saya telah terjadi kecolongan kita ini semuanya," tambahnya.

Lebih lanjut, Supriansa khawatir aksi teror akan berlanjut karena tidak adanya deteksi dini oleh BNPT. Ia mengatakan BNPT merupakan lembaga terdepan yang menyusun strategi menanggulangi terorisme.

"Yang saya khawatirkan setelah kantor polisi (Mapolrestabes Medan) ini maka akan muncul lagi ke daerah-daerah timur di sana seperti yang telah digambarkan tadi bapak kepala BNPT bahwa beberapa daerah menjadi target-target mereka," katanya.

• Mus Lawan Polisi Dengan Pisau Saat Hendak Ditangkap

Anggota Komisi III DPR RI juga mencecar Kepala BNPT Suhardi Alius terkait aksi teror yang terjadi di Indonesia. Wakil Ketua Komisi III DPR fraksi partai Golkar Adies Kadir menyoroti pencegahan terorisme yang dilakukan BNPT.

Adies heran penanganan dilakukan setelah ada aksi teror. "Ini kan jadi pertanyaan pak, kenapa bunyi dulu baru dikejar? Tunggu korban dulu, kenapa kok ada korban dulu baru dikejar?," kata Adies.

Kemudian, Adies menyinggung kejadian aksi penusukan yang menimpa mantan Menko Polhukam Wiranto. Adies kembali mempertanyakan kinerja pencegahan terorisme yang dilakukan BNPT.

"Bahkan ada yang barusan itu dengan pejabat, sudah dekat-dekat di situ, berarti tahu nih orang nih, dekat-dekat dengan aparat, terus tiba-tiba dibiarkan dan terjadilah teror tersebut. Ini di mana letak pencegahannya itu Pak?," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDIP Marinus Gea juga menyoroti peran BNPT yang seharusnya menjadi pemimpin dalam penanggulangan terorisme. "Saya baca-baca di berita BIN telah mengetahui dan mengikuti gerakan ini tiga bulan sebelum itu, tapi pertanyaannya sudah tahu kok terjadi? apakah BNPT tidak punya informasi yang sama atau BIN tidak memberikan informasi ke BNPT?" kata Marinus.

Setelah mendapat giliran berbicara, Kepala BNPT Suhardi Alius Suhardi mempersilakan Deputi Penindakan BNPT Budiono Sandi untuk memberikan penjelasan terkait kasus penusukan Wiranto di Pandeglang. Budiono menyebut BNPT sudah memberikan masukan kepada Densus 88 terkait informasi intelijen tentang jaringan teroris yang ada di Pandeglang.

"Kami sampaikan bahwa pada kasus kejadian Pak Wiranto itu BNPT sudah memberikan masukan kita, input kepada Polri, khususnya Densus 88, baik berupa informasi intelijen atau informasi yang lainnya mengenai jaringan teroris yang ada di Pandeglang yang akan melakukan teror," ujar Budiono.

Menurut Budiono, Densus 88 memiliki mekanisme tersendiri dalam melakukan penindakan. Masalah penindakan itu disebut Budiono sepenuhnya menjadi kewenangan Densus.

"Namun demikian, Densus mempunyai mekanisme tersendiri dalam melakukan penindakan atas masukan dari berbagai pihak. Sehingga penanganan untuk penindakan sepenuhnya ada pada Densus," katanya.

• Sudarwin Jusuf: Almarhum Bahtiar Effendy, Sosok Penggerak Spirit Para Pemuda