Tetty-Wenny Saingan ODSK: Golkar-Gerindra Sulut Adang PDIP
Wacana koalisi Partai Golkar dan Partai Gerindra untuk Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara menguat. Christiany Eugenia Paruntu
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Wacana koalisi Partai Golkar dan Partai Gerindra untuk Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara menguat. Christiany Eugenia Paruntu-Wenny Warouw dinilai paling pas sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur. Tetty-Wenny akan menjadi lawan tangguh petahana Olly Dondokambey-Steven Kandouw dari PDIP.
• Wawancara Eksklusif Teten Masduki: Dari Aktivis Antikorupsi hinga Urus UKM
Gerindra baru saja merombak formasi kepengurusan di Sulut. Wenny Lumentut baru saja didepak dari posisi kursi Ketua DPD Gerindra Sulut.
Penggantinya Wenny Warouw, mantan Anggota DPR RI Dapil Sulut. Pergantian ini menguatkan isu Gerindra menyiapkan koalisi untuk maju di pilgub.
Ada 2 kursi milik Gerindra di DPRD Sulut jadi modal yang dibutuhkan Golkar untuk mendapatkan ‘tiket’ ke Pilgub 2020. Golkar punya 7 kursi, ditambah 2 dari Gerindra maka jumlahnya pas 9 kursi sesuai yang disyaratkan mengusung calon (20 persen).
Wenny Warouw dipilih Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjabat Ketua DPD Gerindra Sulut. Pergantian mendadak itu, hingga mendepak Wenny Lumentut ketua DPD Gerindra sebelumnya.
Belakangan pergantian itu muncul wacana Gerindra akan mendorong Wenny Warouw ke Pilgub 2020. "Kita lihat saja nanti, itu masih dalam wacana saja," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Selasa (19/11/2019).
"Masih wacana, belum saya juga baru dengar. Bisa saja seperti itu, tapi masih wacana," kata dia.
Namun, ia menegaskan, koalisi ini juga ada andil DPP Gerindra memutuskan, ceritanya PDIP sedang akrab dengan Gerindra di pusat. "PDIP dan Gerindra sedang kawin mawin di pusat," ujar Mantan Anggota DPR RI.
Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Ferryando Lamaluta mengatakan, Golkar memang harus berkoaliasi dengan partai lain. Beringin masih perlu menambah 2 kursi lagi, mengingat saat ini tercatat 7 kursi partai di DPRD Sulut. “Pastinya komunikasi politik dengan partai lain untuk koalisi mengusung calon di pilgub nanti terus kami lakukan,” ucapnya, Selasa (19/11/2019).
Setali tiga uang, Gerindra merespons langkah koalisi dengan Golkar.
"Gerindra tentu ada mekanisme untuk membangun koalisi, tapi komunikasi politik itu selalu dilakukan," kata Sekretaris DPD Partai Gerindra Sulut, Melki Suawah. Gerindra bermodal 2 kursi, tak hanya akan jadi penonton di pilgub. "Kita siap membangun koalisi mengusung calon," kata dia.

Golkar harus mampu berkoalisi dengan partai politik yang besar serta mempunyai mesin partai kuat, mencari figur popularitas dan kekuatan finansial. Jika hal itu dimiliki Golkar, maka pasti menjadi lawan serius untuk PDIP pada pilgub dan pilkada.
• Erick Thohir Copot Lima Deputi BUMN: Dianggap Langkah Tidak Biasa
Demikian pendapat Alfons Kimbal, pengamat politik dari Universitas Sam Ratulangi. Kata dia, kekuatan PDIP di delapan daerah yang melaksanakan pemilihan bakal membawa mereka menang.
Karena kekuatan PDIP berada pada birokrasi, finansial dan mesin partai tertata baik mulai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD). "Harus diingat lawan yang dihadapi Olly Dondokambey yang merupakan gubernur," ujar Alfons.
Kata dia, partai politik yang nantinya bakal menjadi lawan PDIP harus mempunyai strategi, agar bisa menang pada pilgub. Dari 15 kabupaten kota di Sulut, hampir sebagian besar kepala daerah berasal dari PDIP. Sedangkan Golkar hanya memiliki dua daerah Sangihe dan Minahasa Selatan (Minsel).
Ke depan, Tetty sebagai Ketua Golkar Sulut, harus mampu melihat hal tersebut, jika ingin menang pada pilkada. Lanjut dia, siapapun lawan PDIP pada pilgub harus all out. Sebab lawan yang dihadapi rata-rata petahana.
Beda dengan pilgub, untuk Pilkada Minsel, Golkar bisa mengusung. Bahkan beringin Minsel menjadi rebutan figur calon bupati. Hingga Selasa kemarin, tiga figur yang mendaftar di Sekretariat Golkar Minsel. Mereka yakni Michaela Elsiana Paruntu, Ventje Tuela dan Frankli Pasla. Nama-nama yang sudah mendaftar nantinya akan dibawa ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.