PKS Sepakat dengan Presiden Jokowi, Pilkada Langsung untuk Hindari Oligarki
Presiden PKS Sohibul Imam sepakat pilkada langsung untuk menghindari oligarki. Itu sejalan dengan pandangan Presiden Jokowi.
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Sigit Sugiharto
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman menyatakan pilkada langsung maish lebih baik ketimbang pemilihan oleh DPRD.
Sohibul Iman, sebagaimana ditulis Kompas.com, mengungkapkan hal itu saat ditemui di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).
"Kami masih melihat bahwa pemilihan langsung itu masih lebih baik," ujar Sohibul.
Pilkada dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD, katanya, dikhawatirkan justru akan melanggengkan praktik oligarki di pemerintahan.
Oligarki atau oligarkhia (Yunani) adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dijalankan oleh sekelompok elite atau segelintir orang saja.
• Pengamat: Pertemuan Tommy Soeharto dan PKS Tak Punya Pengaruh di Parlemen
Ia mencontohkan, jika anggota DPRD di suatu daerah terdiri dari 50 orang, maka kemungkinan besar mereka inilah yang akan mengendalikan kekuasaan pemerintahan.
"Kita menyaksikan bahwa hari ini oligarki dalam politik sangat luar biasa.
Kalau pilkada dilakukan DPRD, maka kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa.
Karena ruang eksploitasinya itu semakin memudahkan mereka mengelola oligarki ini," ucap Sohibul.
Di sisi lain, kata Sohibul, pilkada melalui DPRD, akan memperkecil peluang orang-orang yang punya integritas dan kapabilitas untuk masuk ke dalam kekuasaan.
Peluang orang-orang berintegritas untuk duduk di pemerintahan akan jauh lebih besar kalau pilkada dilakukan secara langsung, kata Sohibul.
• Tommy Soeharto Jadi Sopir saat Datangi Markas PKS, Sepakati 5 Komitmen
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa ke depan pilkada akan tetap dilakukan secara langsung atau dipilih langsung oleh masyarakat.
"Presiden Jokowi mengatakan Pilkada provinsi, kabuparen, kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dalam pesan singkatnya, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Menurut Fadjroel, pilkada langsung, merupakan cermin kedaulatan rakyat yang sejalan dengan cita-cita reformasi pada 1998.
"Jadi, yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan saja (bukan sistem pemilihannya)," ucap Fadjroel.
