Politisi PKS dan PDIP Ini Debat Keras soal Ahok yang Akan Menjadi Petinggi di BUMN

TRIBUNMANADO.CO.ID - Basuki Thahaja Purnama alias Ahok digadang-gadang menjadi petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kontroversi Ahok menjadi petinggi perusahaan BUMN ini terus bergulir.

Perdebatan terjadi antara Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Fathul Bari dengan Politisi PDIP, Yohanis Fransiskus Lema terkait hal ini.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Senin (18/11/2019), Achmad Fathul Bari kurang setuju Ahok menjadi bos BUMN.

Menurutnya, banyak kasus hukum Ahok yang dianggap belum selesai.

• Dulu Sering Kritik Ahok, Kini Fahri Hamzah Dukung BTP jadi Bos BUMN, Fadli Zon Singgung Peran Jokowi

Achmad mempertanyakkan apa yang menjadi pertimbangan Ahok akan direkrut menjadi petinggi BUMN.

"Kalau kita mengukur sebuah kinerja, apalagi untuk sebuah BUMN sebetulnya sederhana, kita ingin tanyakan apa sih alasan utama Menteri BUMN misalnya mengajukan seorang Ahok misalnya," ungkap Achmad.

Menurutnya, masih banyak orang-orang di luar sana yang jauh lebih pantas memimpin BUMN daripada Ahok.

"Karena ada ribuan orang yang punya kualitas mungkin jauh di atas Ahok juga banyak di luar sana dan oleh karena itu ini menjadi salah satu catatan mengapa hal ini disampaikan," ujarnya.

• Dokumen Terkait Pidato Presiden soal Penanganan Minoritas Muslim Bocor, Ini Tanggapan China

Kemudian, Achmad menyinggung prestasi Ahok yang dinilai tidak sebanyak catatannya.

"Yang kedua kalaupun kita ukur-ukur kinerja, ada yang menyampaikan bahwa kinerja Beliau dulu mempunyai capaian-capaian sebetulnya banyak juga catatan-catatan," ungkapnya.

Misalnya, masalah penyusunan anggaran yang kemudian Achmad bandingkan dengan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang, Anies Baswedan.

• Erick Thohir Akan Hadirkan Jabatan Irjen di Kementerian BUMN

"Bukan hanya capaian, catatannya juga banyak misalnya hal paling sederhana dalam keuangan negara ketika Beliau memimpin DKI Jakarta hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian."

"Dan ketika Anies menjadi Gubernur, akhirnya menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu kan hal paling dasar dalam pengelolaan keuangan negara," ujar dia.

Selain itu, Achmad kembali menyinggung kasus Ahok yang lain, seperti pembelian Sumber Waras.

"Belum lagi catatan yang lain, banyak sekali kasus-kasus yang diperdebatkan di masa Pak Ahok misalnya kasus Sumber Waras, ada kasus pembelian lahan di Cengkarang jadi catatan juga, jadi itu menjadi catatan bahwa kinerjanya perlu dipertanyakan," ujar Achmad.

• Isi Brankas Nikita Mirzani Terungkap, Billy Syahputra Sampai Dibuat Melongo