Sabtu, 30 Mei 2026
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Chandra Hamzah Disiapkan Jadi Bos Bank BUMN

Setelah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Menteri BUMN Erick Thohir memanggil mantan pimpinan KPK

Tayang:
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
TRIBUNNEWS
Chandra Hamzah, mantan Komisioner KPK 

Selain Chandra Hamzah, beberapa tokoh lainnya juga mendatangi kantor Kementerian BUMN pada Senin kemarin. Di antaranya Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng dan Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Trenggono.

TP4D Diminta Fokus Bersihkan Wilayah dari Korupsi

Rizal datang dengan membawa sebuah map. Ia mengaku datang untuk bertemu dengan Staf Khusus Menteri BUMN yang juga teman lamannya, Arya Sinulingga.

Pun demikian dengan Wahyu Trenggono mengaku ingin bertemu dengan sahabatnya, Menteri BUMN Erick Thohir.

Belasan Orang Tolak Ahok

Banyak tokoh menyambut baik ditunjuknya Ahok untuk memimpin salah satu perusahaan BUMN oleh Erick Thohir. Namun, ada juga pihak yang menolak rencana masuknya Ahok ke BUMN.

Senin kemarin, ada 13 orang menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana pemerintah untuk memposisikan Ahok sebagai pimpinan perusahaan BUMN.

Massa yang menamakan diri Kampus Merah Putih itu membentangkan spanduk bertuliskan, tulisan Tolak Ahok Jadi Bos BUMN.

Orator meneriakkan alasan mereka menolak Ahok masuk ke BUMN, yakni karena pernah menjadi terpidana kasus penistaan agama. “Negara harus memastikan tak memilih pemimpin lembaga negara yang pernah terjerat kasus apa pun. Ahok pernah disebut di banyak kasus seperti Sumber Waras dan Taman BMW,” ujar orator.

Tanpa memberikan alasan jelas, orator juga menyampaikan kekhawatiran perusahaan BUMN yang akan dipimpin oleh Ahok akan dijual untuk kepentingan pribadi. “Kami khawatir BUMN dijual, ia juga punya catatan buruk. Harusnya calon pemimpin BUMN mengikuti uji kelayakan dan uji kepatutan,” teriak orator.

Ia mengancam akan menggelar unjuk rasa lanjutan dengan jumlah massa lebih banyak jika tuntutannya tak dipedulikan oleh pemerintah.

Selain unjuk rasa, penolakan juga disampaikan pihak menamakan diri Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melalui unggahan di media sosial dan rilis ke media massa online. Alasan penolakan lantaran Ahok dinilai sebagai sosok orang yang kerap membuat keributan.

Bahkan, penolak telah menduga Ahok akan disiapkan menjadi Direktur Utama PT Pertamina.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menilai rencana Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Joko Widodo menjadikan Ahok sebagai pejabat perusahaan BUMN justru hanya akan menambah masalah baru dan kontroversi yang tidak perlu.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman pemerintah hanya akan terlibat sebagai TPA Tim Penilai Akhir (TPA) dalam perekrutan pejabat BUMN sebagaimana Perpres.

Fadjroel mengemukakan TPA diisi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir hingga pemangku kepentingan terkait lainnya.

Halaman 2/3
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved