Berita Sulut

TP4D Diminta Fokus Bersihkan Wilayah dari Korupsi

Iqbal juga menegaskan, pihak Kejaksaan RI tidak akan mentoleransi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum Kejaksaan dan akan menindak tegas

TP4D Diminta Fokus Bersihkan Wilayah dari Korupsi
Istimewa
Kajati dan Wakajati Sulut saat memberikan pengarahan kepada TP4D Kajati Sulut dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulut, Senin (18/11/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut) Andi Muh Iqbal Arief SH MH didampingi Wakil Kepala (Wakajati Sulut) A Dita Prawitaningsih SH MH memberikan arahan kepada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Sulut dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulut di Aula Sam Ratulangi Kejati Sulut pukul 09.00 Wita sampai 11.00 Wita, Senin (18/11/2019).

Pengarahan ini dilakukan sebagai bentuk follow up dari Iqbal selaku Kajati Sulut setelah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor pada Rabu (13/11/2019).

Dalam arahannya, Iqbal menyampaikan Sinergi Pelaksanaan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju dari Presiden RI Joko Widodo.

"Lima prioritas tersebut adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, kendala regulasi yang harus dipangkas, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi," ujar Iqbal di depan seluruh peserta.

Jaksa Agung Akan Menghapus ‘Target Operasi’ di Kejari dan Kejati

Menurut keterangan Iqbal, untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden, Jaksa Agung menitikberatkan salah satunya pada penegakan hukum tindak pidana korupsi.

"Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi," jelasnya.

Selain itu Jaksa Agung RI juga berharap setiap wilayah mampu menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat pada seluruh birokrasi yang ada.

Erick Thohir Restrukturisasi Jajaran Kementerian BUMN, Sapu Bersih Seluruh Pejabat Eselon I

Hal ini salah satunya agar konsistensi pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang sudah diterapkan di Kejati Sulut bisa terjaga.

Namun menurut Iqbal, di luar sana masih banyak sekali laporan penyalahgunaan wewenang termasuk oknum Kejaksaan RI yang mengganggu proses pembangunan daerah.

Untuk itu Kajati melalukan pencegahan dengan cara membuat surat kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota guna menghindari hal-hal negatif pada pembangunan daerah.

Olly Rayakan HUT ke 58, Candaan Menteri dan Ketua PGI Membuat Hadirin Tertawa

Iqbal juga menegaskan, pihak Kejaksaan RI tidak akan mentoleransi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum Kejaksaan dan akan menindak tegasnya.

Maka TP4D diminta untuk mengawasi kegiatan agar benar-benar sesuai dengan SOP yang berlaku.

Iqbal pun meminta Wakajati juga mengevaluasi kerja TP4D sampai dengan saat ini sebagai feed back. (*)

Gebyar Akhir Tahun Bosowa Berlian Motor, DP Xpander Mulai Rp 20 Juta

Penulis: Isvara Savitri
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved