Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

BUMN

Andre Rosiade: Mohon Ahok Jangan Cari Ribut di BUMN, Stop Jadi Petantang Seperti di Masa Lalu

Menurut Andre, rencana menjadikan Ahok pejabat di salah satu perusahaan negara tidak boleh karena alasan subjektif.

Editor: Frandi Piring
Kolase Foto: Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com/Instagram @basukibtp
Andre Rosiade komentari Ahok yang direncanakan menjadi pimpinan BUMN. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Juru Bicara Partai Gerindra Andre Rosiade angkat bicara terkait rencana Menteri BUMN Erick Tohir mengajak mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masuk ke dalam salah satu BUMN.

Menurut dia, pelibatan Ahok di salah satu perusahaan negara tidak boleh melanggar peraturan.

"Tentu yang harus diingat dalam mengangkat direksi atau pejabat BUMN harus mengikuti peraturan yang berlaku. Peraturan UU BUMN dan UU peseroan," katanya saat dihubungi, Jumat, (15/11/2019).

Menurut Andre, rencana menjadikan Ahok pejabat di salah satu perusahaan negara tidak boleh karena alasan subjektif.

Karena, ia khawatir Ahok tidak profesional saat bekerja nanti.

"Jangan sampai nanti mentang-mentang. Maksudnya karena dekat dengan Presiden, ketika memimpin BUMN, mentang-mentang," tuturnya.

Andre Rosiade
Andre Rosiade (Ilham Rian Pratama/Tribunnws.com)

Ia mengatakan, pelibatan Ahok di salah satu perusahaan BUMN merupakan hak pemerintah.

Namun, ia berharap masuknya Ahok membawa kebaikan bagi perusahaan negara yang akan ditempatinya. Bukan sebaliknya, malah menimbulkan masalah.

"Ya semoga saja dia (Ahok) dapat membuat BUMN membaik, semoga tidak cari ribut, petantang-petenteng seperti waktu Gubernur DKI," harapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP (Instagram @basukibtp)

Andre menyarankan sebelum melibatkan Ahok di perusahaan negara, Menteri BUMN berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa keuangan (BPK).

Karena, saat Ahok menjadi Gubernur DKI, sempat ada masalah pembelian tanah di Cengkareng dan Sumber Waras.

"Jadi sebaiknya Kementerian BUMN berkoordinasi dulu lah dengan BPK," usulnya.

Mahfud: Pemerintah Indonesia Siap Pulangkan Habib Rizieq, Sekretaris FPI Tuntut Begini Bukan Uang

Tanggapan Said Didu 

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menjelaskan seputar polemik Ahok akan menjadi pimpinan BUMN.

Said Didu menyebut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak cocok menjadi direksi perusahaan BUMN.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved