Ini Saran Petinggi PKS kepada Ahok Jika Diangkat Sebagai Pimpinan BUMN

TRIBUNMANADO.CO.ID - Basuki Tjahja Purnama alias Ahok ditawarkan menjadi pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberikan saran kepada Ahok.

Mardani menyarankan agar mantan Gubernur DKI Jakarta ini mundur sebagai kader partai di PDI Perjuangan jika dia jadi diangkat sebagai direksi atau komisaris BUMN.

“Aturannya saja diikuti. Pak Ahok, setahu saya sudah jadi anggota partai politik," ujar mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (15/11/2019).

Atau sebaliknya, Ahok menolak jabatan pimpinan BUMN.

• Ahok Buka Suara Terkait Tawaran Jadi Petinggi BUMN, Beberkan Tiga Opsi BUMN

• Ahok Batal jadi Pimpinan BUMN jika Tuntutan Ini Tak Dipenuhi, Pengamat: Tidak Bisa Ditawar

Namun semuanya menurut dia, diserahkan kepada Ahok untuk memutuskan jalan mana yang dipilihnya.

Jika Ahok memilih menjadi pimpinan BUMN, maka dia harus melepas posisinya sebagai kader PDI Perjuangan.

"Kalau mau jalur politik, ya di jalur politik. Jangan di jalur yang lain,” tegas Mardani.

Sikap tegas Ahok itu diperlukan sebagai edukasi kepada publik.

"Intinya ikuti aturan mainnya. Karena aturan main dibuat dalam rangka agar tidak ada conflict of interest. Ada aturan yang nanti menjaga BUMN tersebut betul-betul untuk kepentingan bangsa rakyat negara," jelas anggota DPR RI ini.

• Nikita Mirzani Bayar Driver Ojol Jutaan Rupiah, Kaget Saat Tahu Jari Tangan si Driver Tidak Lengkap

Pimpinan DPR: Silakan Kementerian BUMN Kaji

Status Basuki Tjahaja Purnama Ahok sebagai mantan narapidana (napi) dipermasalahkan saat dirinya dikabarkan akan menjadi petinggi perusahaan di BUMN.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai Kementerian BUMN harus mengkaji aturan mengenai pemilihan bos BUMN.

"Silakan Kementerian BUMN mengkaji secara filosofinya kemudian secara dampaknya, kemanfaatannya dan sebagainya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

• UPDATE Terbaru Gempa 7,1 SR di Laut Malut, Terasa hingga Sulteng, Mekanisme Pergerakan Naik

• Sejumlah Wisatwan Batalkan Perjalanan ke Bunaken, Menyusul Gempa Jailolo

Menurut politikus Golkar itu, Kementerian BUMN memiliki hak serta kewenangan dalam menempatkan seseorang di pimpinan BUMN.

Namun, pemilihan tersebut harus didasari aturan yang berlaku.

Termasuk status Ahok yang merupakan kader PDI Perjuangan,

"Kalau sebagai komisaris atau direksi kan harus itu (mundur dari PDIP) secara aturan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan memimpin perusahaan BUMN.

• Harvey Moeis Awalnya Tak Mau pada Sandra Dewi, Daniel Mananta Berikan Jaminan: Dia Orang Baik

Namun, kabar tersebut disoroti beberapa pihak lantaran status Ahok yang merupakan mantan napi.

Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menilai dalam mengangkat pejabat negara banyak kriteria yang harus diperhatikan.

Menurutnya faktor integritas dan perilaku atau behavior penting untuk diutamakan.

"Salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga merupakan pertimbangan. Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (14/11/2019).

Syarief mencontohkan Komisi Pemilihan Umum yang memperhatikan keinginan masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilu. KPU melarang eks Narapidan koruptor maju sebagai Caleg. Seharusnya dalam menarik orang bergabung dengan perusahaan negara juga memperhatikan hal hal tersebut.

"Kalau saja Pilkada diberlakukan demikian, itu menjadi contoh bahwa KPU sangat memperhatikan faktor-faktor yang mendapatkan perhatian dari masyarakat," pungkasnya.

• Pelaku Sering Keluar Rumah Sore Pulang Subuh, Istri Pakai Cadar Hitam Keluar Sejam Setelah Bom

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ahok Disebut Akan Jadi Bos BUMN, Ini Tanggapan Elite PKS