Ahok Bisa Bergaji Rp 3,2 Miliar

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan menjadi pejabat di salah satu BUMN. Kabar paling kuat sampai saat ini, Ahok diperkirakan akan menjadi komisaris utama atau bahkan direktur utama di PT Pertamina (Persero).

• Jadi Tersangka Penembakan Kontraktor, Anak Bupati Belum Ditahan

Memamng belum ada keterangan eksplisit dari Menteri BUMN Erick Thohir maupun Presiden Joko Widodo soal BUMN mana yang akan dikawal oleh Ahok. Namun, keduanya kompak dan memastikan bahwa Ahok pasti akan ditunjuk untuk membereskan salah satu BUMN strategis. ”Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak.

Untuk mempercepat dari pada hal-hal yang sesuai diarahkan, yaitu satu bagaimana menekan daripada energi juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner,” kata Erick di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).

Soal apakah itu pertanda Ahok akan ditempatkan di sektor energi, Erick tidak menjelaskannya. ”Belum tahu, nanti kita lihat,” katanya. Hanya saja, ia memastikan Ahok akan bergabung ke BUMN pada Desember 2019 mendatang.

Jika benar Ahok akan menjadi Komisaris Pertamina seperti yang ramai diberitakan, maka ia bisa mengantongi gaji hingga Rp3,2 miliar per bulan. Mengutip laporan keuangan Pertamina untuk kinerja 2018, dapat dilihat besaran gaji yang diberikan perusahaan migas terbesar ini ke jajaran direksi dan komisarisnya.

Dalam laporan keuangan Pertamina tertulis bahwa kompensasi untuk manajemen yang berupa gaji dan imbalannya mencapai US$ 47,23 juta atau setara Rp 671 miliar per tahun. Jika Rp 671 miliar dibagi kepada 17 orang direksi dan komisaris, maka tiap orang menerima Rp 39 miliar setahun atau Rp 3,2 miliar per bulan.

Namun, besaran gaji direksi dan komisaris berbeda. Untuk gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero). Sementara, gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan, yaitu sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.

• Wagub Kandouw Dampingi Jusuf Kalla Hadiri Pelantikan Pengurs Dewan Masjid Indonesia Sulut

Honorarium Komisaris Utama adalah sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Honorarium Wakil Komisaris Utama adalah sebesar 42,5% dari Direktur Utama. Adapun honorarium Anggota Dewan Komisaris adalah 90% dari honorarium Komisaris Utama.

Direksi dan komisaris Pertamina juga menerima tunjangan. Untuk direksi, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan. Sedangkan untuk Dewan Komisaris, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan.

Terdapat juga fasilitas seperti fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas bantuan hukum untuk direksi. Sedangkan untuk dewan komisaris adalah fasilitas kesehatan dan bantuan hukum.

Susunan direksi Pertamina sendiri saat ini berjumlah 11 orang, sementara untuk komisaris di 2018 mencapai 6 orang. Artinya, jika dibagi rata 17 orang, maka masing-masing bisa mengantongi hingga Rp 38 miliar setahun atau Rp 3,2 miliar per bulan.

Jumlah tersebut mengalahkan gaji dan tunjangan Presiden Jokowi senilai Rp 62,74 juta per bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.

Jumlah itu juga jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan gaji pokok dan tunjangan Gubernur DKI Jakarta, jabatan yang pernah diduduki Ahok, yakni senilai Rp Rp 8,4 juta per bulan.

• Rusdi Gumalangit Kembali Bahas Pemantapan Jalan Lingkar Bersama Nyaodo Kurniawan

Hanya saja, setiap bulannya Gubernur DKI Jakarta juga mendapatkan Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebesar 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000. Jumlah BPO Gubernur DKI Jakarta itu mencapai miliaran rupiah setiap bulannya.

Awal Desember Ahok Mulai Bertugas

Ahok hampir dipastikan mengisi jabatan strategis di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Ahok kemungkinan akan mulai bertugas pada awal Desember 2019 nanti. ”Segera, mungkin di awal Desember,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).

Erick datang ke istana untuk melaporkan kepada Presiden Jokowi soal Ahok yang bakal mengisi posisi di BUMN. Presiden Jokowi pun membenarkan bahwa mantan rekan kerjanya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sedang menjalani proses untuk menjadi pemimpin di salah satu BUMN.

”Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11).

Dari proses ini, kata Jokowi, Ahok bisa menjadi komisaris ataupun direksi BUMN. ”Bisa dua-duanya (komisaris atau direksi). Ini kan pakai proses seleksi. Sekarang masih dalam proses,” kata Jokowi.

Saat ditanya apakah dirinya yang merekomendasikan agar Ahok menjadi salah satu bos di BUMN, Jokowi tidak menjawabnya. Ia hanya mengulangi kembali pernyataannya bahwa Ahok tetap harus mengikuti seleksi. ”Ini kan masih proses seleksi,” ujar Jokowi.

Sementara Erick Thohir juga tidak menjawab saat ditanya posisi apa yang nantinya akan dijabat oleh Ahok. Termasuk saat ditanya apakah Ahok akan menjadi Komisaris Utama Pertamina seperti yang santer diberitakan. ”Saya tidak bisa komen,” kata Erick.

Erick mengatakan, dipilihnya Ahok menjadi bos di salah satu BUMN karena perusahaan BUMN yang jumlahnya mencapai 142 perusahaan membutuhkan figur pendobrak, terutama di bidang energi dan membuka lapangan kerja.

"Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak, tidak artinya salah dan benar. tapi untuk mempercepat yang sesuai diarahkan," ujarnya.

Erick mengatakan apakah Ahok akan masuk atau tidak di salah satu perusahaan BUMN, akan tergantung dari hasil Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung Presiden Jokowi.

Komisaris Pertamina

Ahok sendiri santer disebut-sebut bakal memimpin BUMN di bidang energi. Saat ini, BUMN energi yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN) memang tengah mengalami kekosongan jabatan direktur utama setelah Sofyan Basir tersangkut kasus PLTU Riau-I.

Untuk sementara posisi Dirut PLN dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sripeni Inten Cahyani. Di sisi lain, Pertamina diisukan akan mengalami perubahan pimpinan. Saat ini Pertamina kini dipimpin Nicke Widyawati.

Selain dua BUMN energi tersebut, dua BUMN finansial juga mengalami kekosongan posisi dirut yakni Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara (BTN). Bank Mandiri kosong karena dua pimpinannya yaitu, Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo ditunjuk menjadi menjadi wakil menteri BUMN.

Sementara posisi Dirut BTN kosong setelah Suprajarto yang terpilih menjadi Dirut menyatakan mengundurkan diri dalam RUPSL beberapa waktu lalu. Posisi dirut Induk BUMN tambang Mind.id (Inalum) juga kosong setelah ditinggal Budi Gunadi Sadikin yang diplot menjadi wakil menteri BUMN. 

Penunjukan Ahok sebagai bos BUMN dinilai tepat oleh banyak pihak. Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman menilai mantan Gubernur DKI Jakarta itu cocok mengisi posisi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau PT Pertamina (Persero).

Dua perusahaan ini dinilai memiliki tantangan besar, baik dari sisi finansial maupun tata kelola korporasi. Dua korporasi ini juga ditengarai menjadi sarang mafia mulai dari mafia migas sampai mafia proyek.

”Di DKI Jakarta, Ahok sudah biasa berhadapan dengan mafia, mulai dari korporasi, birokrat nakal dan politisi yang memanipulasi APBD," ujar Ferdy. Menurut Ferdy, Ahok dibutuhkan di PLN untuk memperbaiki kinerja keuangan PLN yang memiliki rasio utang cukup tinggi serta memperbaiki citra perusahaan pelat merah itu.

Selain PLN, ujar Ferdy, Ahok juga dinilai cocok duduk menjadi bos Pertamina dan diharapkan mampu meningkatkan produksi minyak nasional dengan cara mencari lapangan-lapangan migas baru dan melakukan ekspansi pembelian blok-blok migas ke luar negeri.

Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan hal senada. Menurutnya, Ahok adalah sosok tepat untuk membereskan masalah-masalah yang ada di BUMN.

”Terus terang itu jabatan tepat untuk Ahok. Karena sosok seperti Ahok-lah yang tepat membereskan, membersihkan, memperbaiki BUMN kita. BUMN itu kan banyak persoalan. Sosok Ahok sangatlah tepat memperbaiki persoalan itu," ujar Emrus.

Menurut Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, Ahok sangat tepat apabila ditempatkan di Pertamina. Salah satu harapannya adalah Ahok mampu memberantas mafia minyak dan gas (migas). "Saya berharap sih di Krakatau Steel. Tapi kalau di Pertamina boleh juga, melawan mafia," ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga memastikan Ahok akan menduduki jabatan vital dan strategis di salah satu BUMN. Hanya saja untuk sektor atau BUMN mana yang akan diduduki Ahok, dia enggan menyebut.

Yang jelas, menurut Arya, Ahok akan mengisi BUMN di sektor yang butuh perhatian dan berpengaruh terhadap banyak orang. "Di sektor yang kita lihat butuh perhatian besar yang memengaruhi banyak orang," tegasnya. (tribun network/git/ter/fik/mam/dod)