News

Eks Koruptor Dilarang Jadi Calon Kepala Daerah, Liando Sentil Poin Aturan Perbuatan Tercela

KPU kembali menegaskan sikap melarang eks koruptor untuk maju sebagai calon kepala daerah. Meski DPR RI tak merevisi UU Pemilu.

Eks Koruptor Dilarang Jadi Calon Kepala Daerah, Liando Sentil Poin Aturan Perbuatan Tercela
ryo noor/tribun manado
DR Ferry Liando Beber Empat PR Jokowi 

TRIBUNMANADO.CO.ID - KPU kembali menegaskan sikap melarang eks koruptor untuk maju sebagai calon kepala daerah. Meski DPR RI tak merevisi UU Pemilu, KPU akan menuangkan aturan pembatasan itu di Peraturan PKPU.

DR Ferry Liando Pengamat Politik Universitas Sam Ratulangi Manado menilai, sikap KPU RI itu untuk mencegah masuknya masyarakat mantan eks koruptor menjadi calon kepala daerah iti patut dimaklumi.

KPU RI sedang merancang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.

KNPI Sulut Versi Jacko Dibekukan, Caretaker Pengurus Dialihkan ke Almanzo-Rio

Salah satu Pasal adalah melarang mantan narapidana menjadi calon. Mantan narapidana memang tidak diatur dalam UU. Namun ada kalimat perbuahan tercela.

Perbuatan 'tercela' dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 7 ayat (2) huruf j UU tersebut menyebutkan bahwa syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak pernah melakukan perbuatan tercela berupa judi, mabuk, pengedar narkotika, dan zina.

Karena larangan mantan narapidana ini mengatur hak politik seseorang, aturan ini pasti berpotensi mendapat kritik oleh sebagian kalangan terutama dari pihak yang nantinya akan dirugikan oleh aturan ini.

Pengalaman ini pernah terjadi ketika KPU hendak melarang mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif.

Banyak pihak menentang kebijakan itu karena KPU dianggap membuat aturan diluar dari kewenangannya, dianggap membatasi hak-hak politik seseorang dan dianggap melanggar peraturan yang lebih tinggi.

Namun pihak penentang lupa bahwa, makna substantif terkait larangan ini sesungguhnya mendorong agar untuk menjadi calon kepala daerah adalah mereka yang seharusnya benar-benar bersih dan bermoral.

Memang jabatan politik adalah hak bagi setiap orang, namun hak politik harus diimbangi dengan kewajiban politik.

Halaman
12
Penulis: Ryo_Noor
Editor: Maickel_Karundeng
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved