DPR Minta Prabowo Lobi Anggaran ke Jokowi

Menurut Tamliha, Komisi 1 tidak bisa menambah anggaran puluhan triliun. Komisi 1paling hanya bisa menambah 3-5 triliun. "Kalau bapak mau lebih puluhan triliun bapak ke presiden sebagai pemilik anggaran," katanya.

Menurut Tamliha, tidak ada satu pun anggota Komisi 1 yang ingin mengurangi anggaran pertahanan. Selama ini politik anggaran Komisi 1 selalu kepada Kementerian Pertahanan.

"Wamenhan yang saya hormati. Di Komisi I ini pak tidak ada anggota Komisi I yang politik anggarannya ingin mengurangi anggaran TNI dan Kemenhan. Dari tahun ke tahun itu selalu komitmen politik anggaran itu selalu diberikan kepada Kemenhan," ujarnya.

Untuk diketahui anggaran pertahanan 2020 meningkat tajam dari tahun 2019. Proyeksi anggaran pertahanan mencapai 131 triliun, paling besar diantara kementerian-kementerian lainnya.

Bersifat Tertutup

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dicecar Anggota Komisi 1 dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon agar menyampaikan anggaran pertahanan secara rinci. Hal tersebut kemudian ditolak Prabowo. Menurut Prabowo anggaran pertahanan bisa ia jelaskan dalam rapat secara tertutup dengan Komisi 1.
"Terbuka kepada komisi I, kami tidak terbuka kepada umum," kata Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Prabowo, apabila hanya jumlah anggarannya, ia siap membeberkannya. Namun untuk proyeksi anggaran serta rencana strategi pertahanan ia menolaknya. Menurut Prabowo bila membahas rencana pertahanan maka akan berkaitan dengan anggaran.

"Kan kita sudah tahu anggarannya, 131 triliun, komponennya juga sudah tahu. Kalau diminta saya siap.Tapi kalau saya merasa ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada presiden RI. Kami bersedia bicara kepada saudara-saudara, apa saja secara tertutup saya bersedia. Mohon maaf saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka," katanya.

Prabowo mengatakan bahwa dalam membahas atau merancang anggaran pertahanan harus dilakukan secara bijaksana dan hati hati. Masalah pertahanan juga harus dibuat rumit bagi orang-orang asing, agar tidak terlalu paham pertahanan di Indonesia.

"Ini sifat yang harusnya diambil oleh semuanya. Itu pendapat saya. Kalau kita mau bicara soal anggaran, yang penting bahwa pemerintah itu bertanggung jawab. Yang penting adl bahwa kita diawasi. Yang penting adalah bahwa lembaga legislatif sebagai lembaga yang mewakili rakyat saudara yang turut untuk benar benar menguasai," tuturnya.

Sebelumnya Rapat Kerja antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan jajaran Komisi 1 DPR RI, sempat diwarnai perdebatan terkait jalannya rapat apakah berlangsung terbuka atau tertutup.

Perdebatan dipicu pertanyaan Anggota Komisi 1 dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon yang mengatakan bahwa pemaparan Prabowo soal anggaran pertahanan tidak rinci. "Saya ingin meminta sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi-misi dan itu juga masih visioner. Jadi dukungan anggarannya seperti apa, karena di sini ada. Tolong disampaikan," kata Effendi.

Pertanyaan Effendi tersebut kemudian ditimpali anggota Komisi 1 fraksi PKS Syaifullah Tamliha. Menurut Tamliha berdasarkan kesepakatan mengenai teknis anggaran sifatnya tertutup.

Hal itu kemudian diamini Prabowo bahwa masalah anggaran tidak bisa disampaikan secara terbuka. "Saya kira demikian. Saya katakan mengenai yang rinci, bersifat teknis dan anggaran saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas," kata Prabowo.

Mendapatkan jawaban tersebut Effendi masih berkeras rapat sudah kadung terbuka. Sebaiknya Prabowo memaparkan secara rinci anggaran pertahanan itu. "Tapi ini terbuka, bagaimana ini tetutup? Ini terbuka ini pimpinan. Sebentar, selazimnya Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerjanya termasuk dukungan anggarannya, bahwa nanti misalnya kita ingin bahas ini tertutup, ya itu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka," katanya.