DPR Minta Prabowo Lobi Anggaran ke Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto akan mempersentasikan rencana program pertahanan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2020. Sementara Komisi I DPR RI menganjurkan, Menhan melobi presiden agar mendapatkan anggaran lebih besar di bidang pertahanan.

• Menkumham Minta Anak Tak Penuhi Panggilan KPK

Hal itu diungkapkan prabowo usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (11/11). "Jadi kita akan segera dalam bulan Desember ini, untuk sedapatnya kita rumuskan, kita mutakhirkan doktrin pertahanan kita. Strategi pertahanan kita, dan konsepsi penyelenggaran gelar pertahanan kita dan pada saatnya nanti bulan Januari tentunya kita akan mempresentasikan kepada presiden," ujar Prabowo.

Sebelum mempersentasikan rencana program pertahanan kepada presiden Jokowi. Kementerian Pertahan akan terlebih dahulu mengundang komisi I ikut dalam kegiatan Kemenhan. Masukan dari Komisi I, serta lembaga negara lainnya di bidang keamanan akan dipadupadankan dalam rumusan strategi pertahanan Indonesia.

"Jadi saya kira ini satu awal kerjsa sama yang baik. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Komisi I saya juga puas dan saya juga akan mengundang komisi I untuk ikut serta dalam kegiatan Kemenhan, di bulan bulan yang akan datang," kata Prabowo, rival Jokowi pada PIlpres 2014 dan Pilpres 2019.

Secara keseluruhan Prabowo mengaku sangat puas dengan rapat kerja dengan Komisi I. Menurutnya DPR memberikan perhatian khusus kepada masalah pertahanan Indonesia. Bersama Komisi I, Kemenhan telah melakukan pembahasan mendalam soal postur anggaran pertahanan, potensi ancaman, serta industri pertahanan.

• Surya Paloh Lantik Diri Sendiri

"Yang kemudian akan kita rumuskan bersama dengan lembaga lembaga lain pemerintah, sebagai contoh dengan BIN dengan BAIS, kepolisian negara, dengan kementrian luar negeri kita juga membahas secara mendalam tentang industri pertahanan, kita bisa mandiri di bidang pertahanan, kita sangat optimis," kata Prabowo.

Prabowo tiba di gedung DPR RI sekira pukul 11.04. Ia mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam dan dasi merah. Ia didampingi oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono. Termasuk sekira 50 pejabat dari Kementerian Pertahanan lainnya.

Rapat dimulai sekira pukul 11.18. Diawali dengan perkenalan oleh seluruh anggota Komisi I DPR RI. Dimana rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I, Meutya Hafid. Sementara, Prabowo menyebut, bahwa dirinya yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo itu, hadir dalam rapat untuk saling mengenal terlebih dahulu.

"Saya kira ini kan lebih bersifat perkenalan. Saya kan baru 18 hari (menjadi Menhan), ini hari ke 19. Wamen baru 17 hari. Kami masih belajar masalah. Kita sedang belajar, mengumpulkan keterangan semuanya, supaya dapat gambaran yang jelas," kata Prabowo sebelum masuk ke dalam ruang rapat tersebut.

Pada kesempatan itu, anggota Komisi 1 menyarankan prabowo menghadap Jokowi untuk menambah anggaran Kemenhan dalam rapat kerja prdana Kementerian Pertahanan dengan Komisi I DPR RI.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I, Meutya Hafid (Fraksi Partai Golkar). Meutya meminta agar seluruh anggota Komisi I DPR RI yang hadir di ruangan memperkenalkan diri satu-per satu.

• Pelamar CPNS Harap Bersabar, Juknis Pendaftaran dalam Proses

Meutya, mantan presenter teledisi itu menyampaikan dalam rapat itu sesuai catatan yang dia pegang, anggota Komisi yang lengkap hadir adalah dari fraksi Partai Gerindra.

Ada enam orang anggota Komisi I asal Gerindra, termasuk Waketum Gerindra Sugiono. "Menurut catatan yang paling lengkap Gerindra pak, hadir full," kata Meutya di ruang rapat.

Anggota Komisi 1 dari Fraksi PKS Syaifullah Tamliha menyarankan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk meminta tambahan anggaran pertahanan kepada Presiden Joko widodo. Karena menurutnya,secara tidak langsung presiden Jokowi merupakan pemilik anggaran.

"Nah di sini politik anggaran, pak menteri. Kalau bapak ingin anggaran lebih besar, bapak ke tempat Pak Jokowi, dia pemilik anggaran, Menkeu hanyalah tukang bayar, dan tukang utang," kata Tamliha dalam rapat kerja dengan Komisi 1 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).