Minggu, 10 Mei 2026
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Prabowo Janji Buka-bukaan Anggaran Pertahanan Rp 131 Triliun, Syaratnya DPR Harus Begini

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan, terkait pertahanan negara dia akan buka-bukaan dengan para wakil rakyat

Tayang:
Editor: Aswin_Lumintang
Tangkap Layar Live Streaming KompasTV
Rapat perdana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Komisi I DPR pada Senin (11/11/2019) 

Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diberlakukan bagi warga negara sebagai calon Komponen Cadangan.

Komponen Cadangan disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama atau TNI dalam menghadapi ancaman militer.

Gadis Muda Layani Nafsu Ayah Kandung Selama 1 Dekade, Ibunya Menyimpang, Biarkan Aksi Bejat Suaminya

Prabowo Siap Laksanakan Perang Rakyat Semesta: Kalau Terpaksa Kita Terlibat

Prabowo: Kedaulatan NKRI Terancam Jika Begini, Semua Infrastruktur Akan Hancur

Kemudian, Pasal 31 mengatur soal pembentukan Komponen Cadangan yang terdiri dari 4 tahap yakni pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran dan penetapan. 

Sebelumnya, Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Usai melakukan pemaparan, Prabowo minta agar rapat digelar tertutup.

Pasalnya terkait anggaran dan rahasia negara.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat kunjungan ke Mabes TNI, Rabu (30/10/2019) diterima Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Tampak di belakangnya, mobil yang ditumpangi Prabowo.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat kunjungan ke Mabes TNI, Rabu (30/10/2019) diterima Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Tampak di belakangnya, mobil yang ditumpangi Prabowo. (twitter @Prabowosubianto)

Namun, hal tersebut menuai protes dari beberapa anggota Komisi I.

Salah satunya, dari  Effendi Simbolon, Fraksi PDIP.

Ia menilai bahwa pembahasan anggaran seharusnya terbuka.

Apalagi sudah dilampirkan dalam paparan yang telah dibawa oleh Prabowo dan jajarannya.

"Apa urgensinya dilakukan tertutup. Ini kan anggarannya sudah jelas dan berada dalam paparan sebanyak Rp 131 triliun. Rp 131 triliun ini tidak rahasia. Kalau nanti ada yang mau dibahas (rahasia negara) dilakukan tertutup, silakan," tegas Effendi.

Namun, beberapa anggota Komisi I, juga ada yang mendukung rapat dilakukan tertutup.

Dimana seperti yang telah dilakukan oleh para Menhan-Menhan sebelumnya.

Melihat rapat diwarnai aksi protes tersebut, Meutya Hafid mengambil jalan tengah.

Yaitu dengan mendengarkan pendapat masing-masing para fraksi.

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/3
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved