Berita Terkini
Jokowi Cari Orang Kredibel untuk Dewan Pengawas KPK, Cocok untuk Ahok?
Nama-nama calon Dewan Pengawas KPK dari beragam masukan masyarakat, hingga kini tengah digodok oleh pihak Istana
Ketimbang dewan pengawas, kata dia, justru yang paling penting adalah sistem pengawasan.
"Dan itu (sistem pengawasan) sudah berjalan di KPK dengan adanya deputi pengawas internal dan pengaduan masyarakat," kata Kurnia.
Menurut Kurnia, ICW tidak akan memberi penilaian terhadap sosok yang akan dipilih Jokowi sebagai Dewan Pengawas KPK.
Sebab, secara konsep pembentukan dewan pengawas yang ditunjuk pemerintah sudah dinilai sebagai ketidakpahaman Presiden untuk penguatan KPK itu sendiri.
Dewan pengawas dinilai akan memperlambat kinerja KPK karena dalam UU KPK hasil revisi tersebut dikatakan bahwa setiap tindakan KPK yang bersifat pro justicia harus melalui izin mereka.
• C3 Kota Ini Mendapat Apresiasi dalam Workshop Tim KPK RI Bagian Pemberitaan dan Publikasi
Ditambah lagi, menurut Kurnia, di waktu yang bersamaan pimpinan KPK kewenangannya dicabut sebagai penyidik dan penuntut.
"Selain itu dewan pengawas dipilih pemerintah yang mempunyai kewenangan sangat berlebihan menyentuh sektor penegakan hukum di KPK. Kami khawatir ada dugaan intervensi dari pemerintah terhadap iklim penegakan hukum di KPK," kata dia.
Dewan pengawas merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019.
Ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh presiden melalui panitia seleksi. Namun, untuk pembentukan dewan pengawas yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa presiden menunjuk langsung anggotanya.
Dewan pengawas bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.
Peluang Ahok Duduki Kursi Dewan Pengawas KPK
Sebelumnya sederat nama-nama penting mencuat ke rana publik untuk menduduki posisi tersebut.
Salah satunya adalah mantan Gubernur DKi Jakarta, Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Wacana ini muncul di tengah ramainya pembahasan APBD DKI Jakarta yang banyak disorot publik.
Setidaknya akun twitter Rudi Valinka @kurawa mensosialisasikan wacana itu.