Jokowi Cari Orang Kredibel untuk Dewan Pengawas KPK, Cocok untuk Ahok?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Nama-nama calon Dewan Pengawas KPK dari beragam masukan masyarakat, hingga kini tengah digodok oleh pihak Istana.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut ada tim internal dan sudah ada long list nama-nama dewan pengawas.

Pratikno melanjutkan perintah Presiden Jokowi kepada dirinya soal Dewan Pengawas KPK sangat jelas yakni cari orang-orang terbaik untuk mengoptimalkan KPK.

"Perintah presiden jelas dan tegas. Cari orang Kredibel yang bisa mengoptimalkan KPK," tegas Pratikno.

Bicara soal proses pengangkatan Dewan Pengawas KPK, Pratikno menjelaskan pengangkatannya bersamaan dengan pimpinan KPK dibawah komando Firli Bahuri. Itu sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Sementara itu, mengenai nama-nama calon anggota Dewan Pengawas KPK, Pratikno tidak membantah sebagian nama merupakan nama-nama yang sudah dikenal publik dan sebagian lagi adalah para ahli hukum.

• Ketua KPK Terpilih Jadi Komjen: Promosi Istimewa bagi Firli

Sebelumnya Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman meminta publik mempercayakan pada Istana dalam proses seleksi calon Dewan Pengawas KPK.

Dia meminta publik tidak perlu ragu karena proses seleksi dilakukan sesuai ‎dengan Undang-undang KPK.

"Tidak perlu ada keragu-raguan. Presiden sendiri sudah mengatakan akan memilih yang betul-betuul Kredibel, terbaik, kompeten dan profesional‎," tambah Fadjroel.

Dewan Pengawas KPK Ditunjuk, Jokowi Tak Tau Perkuat Lembaga Anti Korupsi: Presiden Tidak Paham

Kurnia Ramadhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Presiden Jokowi tidak memahami memperkuat lembaga anti-korupsi, jika mensahkan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Kurnia menilai, adanya Dewan Pengawas KPK sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK akan membuat kinerja lembaga antirasuah itu melambat.

"Ketika Jokowi sebut akan melantik dewan pengawas bulan Desember, kami menyimpulkan, Presiden tidak paham bagaimana memperkuat lembaga anti-korupsi," kata Kurnia kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2019).

• Jokowi Tak Sentil Ahok dan Antasari, Pastikan Desember 2019 Lantik Dewan Pengawas KPK

Kurnia mengatakan, pihaknya tak sependapat dengan Presiden Jokowi yang menganggap bahwa dewan pengawas harus ada untuk mengawasi kinerja KPK.

Sebab, secara teori KPK merupakan lembaga negara yang independen. Di negara mana pun, kata dia, lembaga negara independen tidak memiliki dewan pengawas yang ditunjuk pemerintah.