Berita Terkini
Tito Karnavian: Hampir Semua Kepala Daerah Berpotensi Lakukan Korupsi
Mendagri Tito Karnavian secara terang-menderang mengungkapkan hampir semua kepala daerah berpotensi korupsi
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Mendagri Tito Karnavian secara terang-menderang mengungkapkan hampir semua kepala daerah berpotensi korupsi.
Mantan Kapolri ini menilai perlu ada kajian dampak atau manfaat dari Pilkada langsung.
Sebab, menurut mantan Kapolri itu, Pilkada langsung ada mudaratnya, yakni membutuhkan biaya politik yang sangat besar.
Karena biaya politik yang besar tersebut, membuat kepala daerah melakukan berbagai cara untuk mengganti ongkos politik yang telah dikeluarkan saat kampanye, salah satunya korupsi.
"Bayangin, dia mau jadi kepala daerah, mau jadi bupati itu 30 m (miliar), 50 m, (sementara) gaji 100 juta, (atau) taruhlah 200 juta."
"Lalu kali 12 (bulan), itu 2,4 (miliar) kali lima tahun itu 12 m, yang keluar 30 m, rugi enggak?" kata Tito Karnavian seusai rapat kerja bersama Komisi II DPR, Rabu (6/11/2019).
• Jokowi Minta Tangkap Pembuat Desa Fiktif, Mendagri Tito Terjunkan Tim
• Fahchrul Razi, Mendagri Tito dan Kapolri Idham Masuk Skenario Jokowi Lawan Radikalisme, Kata Boni
• Sosok Tito Karnavian Kapolri Yang Menjadi Mendagri, Siapa Dia dan Bagaimana Kariernya di Kepolisian?
Tito Karnavian tidak percaya ada orang atau kepala daerah yang rela mengeluarkan uang banyak saat Pilkada, dengan alasan mengabdi kepada bangsa dan negara.
Ia meyakini orang akan mengganti ongkos politik yang dikeluarkan ketika kampanye, saat menjabat.
"Apa benar saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa terus rugi? Bullshit. Saya tidak percaya," tegasnya.
Oleh karena itu, Tito Karnavian mengaku tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
Karena, menurut dia, hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan korupsi.
"Kalau bagi saya sebagai mantan Kapolri, ada OTT (operasi tangkap tangan), penangkapan kepala daerah buat saya it's not a surprise for me, kenapa?"
"Mungkin hampir, hampir ya, saya enggak mau menuduh. Mungkin hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan tindak pidana korupsi," tuturnya.
Tito Karnavian tidak menjawab saat ditanya apakah kajian tersebut nantinya akan mengarah pada wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih melalui DPRD.
Yang pasti, menurutnya saat ini perlu perbaikan dari sistem Pilkada langsung agar tidak terlalu banyak menimbulkan dampak negatif.
