Disalahkan atas Kasus APBD Tak Wajar, Anies Baswedan Mendapat Pesan dari Politisi PDIP Ima Mahdiah

TRIBUNMNADO.CO.ID - Terkait transparansi, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah sampaikan pesan untuk Gubernur Anies Baswedan.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah menyampaikan pesan khusus untuk Gubernur Anies Baswedan.

Terutama, terkait transparansi sang gubernur yang dianggap tak nampak di era kepemimpinan ini. 

Hal itu disampaikannya di penghujung acara Mata Najwa, Rabu (6/11/2019).

Sebelum Ima mengutarakan pesannya untuk Anies Baswedan, Kadis Kominfotik Pemprov DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania memberikan penjelasan tentang sistem e-budgeting.

Diketahui, melalui sistem e-budgeting, anggaran tak wajar DKI Jakarta terkuak. 

• Kisah Ima Mahdiah Ceritakan saat Dirinya Kejar-kejar SKPD untuk Dapatkan Dokumen Anggaran

• Jelang Pilkada Solo 2020, Puluhan Posko di Sejumlah Wilayah, Mulai Dirikan Relawan Pendukung Gibran

Terkait hal itu, Atika menyebut terdapat sejumlah masalah dalam sistem e-budgeting tersebut.

Sistem itu disebutnya tidak dapat memfasilitasi secara maksimal proses perancanaan dan penganggaran.

"Buat kami, pelajaran dari 2017, itu tentunya harus diperbaiki, karena pada fase awal inputan yang tadi disebutkan tentunya tidak boleh terulang," jelas Atika.

Menurutnya, sistem e-budgeting itu perlu dikembangkan agar benar-benar bisa menjamin proses perencanaan dan penganggaran APBD.

"Itu lah yang menyebabkan kami melakukan improvement terhadap sistem," terang Atika.

Ia menambahkan, sistem e-budgeting ini sebenarnya dapat menyakup semua proses dalam perencanaan dan penganggaran.

Namun untuk impelentasinya, sistem e-budgeting ini perlu mengikuti proses perencanaan.

"Kemudian apakah ini baru dilakukan sekarang? Tentunya tidak karean sistem e-budgeting itu melingkupi semua proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, bahkan pada sistem-sistem yang menjadi inputnya," terang Atika.

"Jadi saya bisa menyatakan bahwa sistem ini sudah di-create sejak satu tahun lalu, tetapi implementasinya harus mengikuti proses perencanaan yang dimulai dari Januari."