Mendagri: Preman Kuasai Parkir Ganggu Investor

Dalam kesempatan itu juga, Pepen menjelaskan terkait surat tugas yang menjadi pemicu polemik tersebut. "Nih saya luruskan lagi, persoalan surat tugas itu kan kenapa dibuat dengan waktu yang pendek.

Supaya kalau ada apa‑apa ketidakpuasan mudah mengevaluasinya. Apalagi masukan pak kapolres nanti yang jadi jukir juga harus lolos SKCK, sehingga nanti nyaman pembeli," terang Pepen.

Pepen juga menjelaskan alasannya untuk menggandeng ormas dalam penarikan parkir di minimarket. Menurutnya, ormas maupun lembaga lain punya kepentingan yang sama yaitu membangun Kota Bekasi.

"Yang penting jangan radikal, jangan premanisme. Catat nih, mau ormas mau labelnya apa pun, yang penting jangan radikal, NKRI, yang penting jangan premanisme. Pakai aturan, pakai ketentuan. Makanya saat kita mau melakukan ekstensifikasi itu bisa dilakukan oleh badan hukum atau perorangan yang punya izin," paparnya.

Sebelumnya, viral video Organisasi Masyarakat (ormas) di Kota Bekasi terkait permintaan kerjasama untuk pengelolaan uang parkir. Video yang menampilkan aksi unjuk rasa beberapa ormas di Kota Bekasi itu menuntut "jatah" pengelolaan parkir minimarket. Video itu diambil saat unjuk rasa ormas pada 23 Oktober 2019 di depan SPBU Narogong, Rawalumbu.

Dalam video tersebut, telontar serangkaian tuntutan dari anggota‑anggota ormas agar Pemerintah Kota Bekasi dan pengusaha minimarket "bekerja sama" dengan ormas agar mereka berhak menarik tarif parkir di minimarket.

Ormas PP sepakat

Ormas Pemuda Pancasila (PP) mendukung langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berencana menertibkan Ormas dalam mengelola parkir liar. Namun pemerintah juga dinilai harus mencari solusi untuk memberdayakan Ormas.

"Mengenai penertiban Ormas itu memang langkah tepat dari Pak Mendagri tapi juga harus dicarikan solusinya, para Ormas ini harus diberdayakan," kata Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Arif Rahman saat dihubungi Warta Kota, Rabu (6/11).

Sebab, kata Arif, tidak dapat dipungkiri pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Masalah pengangguran kata Arif bisa menjadi benang merah dari masalah oknum‑oknum Ormas yang ingin menguasai parkir.

Sehingga pemerintah daerah dan pusat dianggap perlu berembuk dengan seluruh ormas Indonesia agar dapat diberdayakan.

Ia meminta masyarakat tidak menggeneralisir seluruh Ormas terkait dengan kejadian viral di Kota Bekasi. Menurutnya Pemuda Pancasila sendiri lebih mendukung pemberdayaan ormas lewat UMKM ketimbang menjadi juru parkir.

"Tapi jangan digeneralisir semua ormas seperti itu, karena kalau dari pihak kami sendiri lebih mendorong UMKM ketimbang parkir liar," kata Arif.  (Muhammad azzam/Imanuel Nicolas Manafe/Rizal Bomantama/Desy Selviany)