Dewan Pengawas KPK

Ahok Punya Masalah Untuk Jadi Dewan Pengawas KPK: Saya Tahu Kondisi dan Fakta

Jelang pengesahan Dewan Pengawas KPK oleh Presiden Jokowi, sederat nama-nama penting mencuat ke rana publik untuk menduduki posisi tersebut

Tribunnews/EPA/Bagus Indahono/Pool
Ahok Punya Masalah Untuk Jadi Dewan Pengawas KPK: Saya Tahu Kondisi 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Jelang pengesahan Dewan Pengawas KPK oleh Presiden Jokowi, sederat nama-nama penting mencuat ke rana publik untuk menduduki posisi tersebut. 

Salah satunya adalah mantan Gubernur DKi Jakarta, Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Wacana ini muncul di tengah ramainya pembahasan APBD DKI Jakarta yang banyak disorot publik.

Setidaknya akun twitter Rudi Valinka @kurawa mensosialisasikan wacana itu.

Di twitter-nya, dia menulis "Kalo kalian setuju Ahok @basuki_btp  kita ajukan menjadi salah satu calon anggota Dewan Pengawas KPK RI maka silahkan Rituit Tantangan 10.000 rituit bisa tercapai gak ? Supaya twit ini sampai ke tangan pak@jokowi".

Namun, apakah wacana Ahok jadi Dewan Pengawas KPK bisa terjadi atau sebaliknya?

Presiden Jokowi Tunjuk Langsung Dewan Pengawas KPK, Ahok dan Antasari Azhar Diajukan Publik

Sesuai Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ada 10 syarat yang harus dimiliki untuk menjadi anggota Dewan Pengawas:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
  3. Sehat jasmani dan rohani
  4. Memiliki integritas moral dan keteladanan
  5. Berkelakuan baik
  6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun
  7. Berusia paling rendah 55 tahun
  8. Berpendidikan paling rendah S1 (sarjan strata satu)
  9. Tidak memiliki anggota dan/atau pengurus partai politik
  10. Melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya
  11. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas
  12. Mengumumkan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat
  13. Sebaiknya dari latarbelakang ilmu berbeda

 Ahok jadi Dewan Pengawas, Perppu KPK Batal Ditetapkan Jokowi, Pengamat: 5 Nyawa Hilang

Berdasarkan sejumlah syarat yang ditetapkan dalam Revisi UU KPK, ada dua poin yang membuat ahok terhalang menjadi Dewan Pengawas KPK.

Pertama, anggota Dewan Pengawas yang jumlahnya lima orang tidak boleh dari kalangan anggota dan pengurus partai politik.

Ahok diketahui sudah menjadi bergabung dengan Partai PDIP, sejak 6 Januari 2019.

Mantan Gubernur DKI membanggakan pengalamannya yang sudah teruji di kursi kekuasaan.

Alasan itu menurut Ahok yang membuat Megawati dengan tangan terbuka menerimanya masuk ke PDIP.

Ahok Bebas
Ahok Bebas (Instagram @basukibtp)

Ganjalan kedua yang membuat ahok tidak bisa menjabat dewan pengawas KPK, aturan calon yang pernah dipenjara.

Seperti diketahui Ahok telah divonis 2 tahun penjara karena perbuatan penodaan agama yang terbukti dilakukannya saat melakukan kunjungan kerja pada 2016 di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara.

Penistaan agama Tuduhan penistaan agama mengemuka setelah rekaman pidato kunjungan kerja Ahok di hadapan masyarakat Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, 27 September 2016.

Halaman
1234
Penulis: Rhendi Umar
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved