Polemik AKD DPRD Minsel
Robby Sangkoy 'Menggugat' Lewat Facebook Pembentukan AKD DPRD Minsel Tanpa F-PG dan Nasdem
Ini baru menarik. Sekretaris Fraksi Partai Golkar Minsel, Drs Robby Sangkoy MPd, 'mengguggat' melalui postingan di facebook-nya
Penulis: Aswin_Lumintang | Editor: Aswin_Lumintang
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, AMURANG - Ini baru menarik. Sekretaris Fraksi Partai Golkar Minsel, Drs Robby Sangkoy MPd, 'mengguggat' melalui postingan di facebook-nya terkait pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Minsel yang tidak dihadiri Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Nasdem Minsel.
Sesuai informasi yang diperoleh Tribun Manado, pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Minsel telah kuorum, karena dihadiri 16 dari 30 anggota DPRD Minsel. Tiga fraksi yang menghadiri pembentukan AKD itu antara lain, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat dan Fraksi Primanas.
Rapat Paripurna pembentukan AKD ini sendiri dipimpin Wakil Ketua DPRD Minsel, Steven Lumowa, sedangkan dua pimpinan DPRD Minsel memilih tidak menghadiri paripurna tersebut.
Inilah rincian curhat Sekretaris F-PG Minsel, Robby Sangkoy melalui akun facebook-nya:
Apakah Rapat Paripurna Yg Di Gelar di DPRD Minsel Sah Secara Hukum....????
Semua Terpulang Dari Segi Mana Kita Memandang Suatu Peraturan Perundangan Yg Ada Di Negara Indonesia....
Kenapa,,,,???
DPRD Organisasi Yg Di Atur Oleh Peraturan Perundangan Di Dalamnya TATIB DPRD....!
Memandang Suatu Keputusan Yang Di Buat Sudah Tentu Ada Tahapan / Mekanisme Yg WAJIB HUKUMNYA DILAKSANAKAN,,,
Klu Keputusan Hukum Harus Melewati 3 Tahapan ,mk Wajib Hukum Tahapan itu Dilakukan....
Sesuai Peraturan Perundangan Lebih Khusus dlm TATIB DPRD Sudah Jelas di Atur Ttg RAPAT2 DPRD, CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN,,,
Nah Normatifnya Rapat2 di DPRD Se Indonesia Karena Pedoman Penyusunan Tatib Sama se Indonesia baik DPRD Prop / Kab / Kota, Tahapan Rapat DPRD Yaitu :
- Rapat BADAN MUSYAWARAH ( BAMUS) Memutuskan Agenda / Jadwal DPRD...
- Sesudah Di Putuskan Agenda Rapat Oleh BAMUS, Maka Ketua DPRD At Wkl Yg Di Tunjuk Mengeluarkan Surat Undangan Rapat...
- Maka Rapat Paripurna SAH Ut Di Laksanakan,,,
Nah Ut Kondisi DPRD Minsel kr AKD BAMUS Blm Terbentuk, Maka Tugas / Jadwal Paripurna AKD Di Laksanakan Oleh Pimpinan DPRD Definitif....
Trus Kondisi DPRD Saat Ttg Paripurna Yg Di Pimpin Oleh Salah Satu Wkl. Ketua DPRD Apakah SAH Secara Hukum....????
Mengacu Pada Tatib DPRD Ad ILEGAL,,,!
Kenapa,,,
Dasar Keputusan Dilaksanakan Paripurna Hari Ini Apa.....?
Siapa Yg Melimpahkan Wewenang ke Salah Satu Wkl ut Menggelar Paripurna....
INGAT,,,,!
SAHNYA SUATU PARIPURNA DI AKHIRI DGN DIKELUARKAN SK DPRD..
NAH SIAPA YG AKAN MELEGALKAN KEPUTUSAN TERSEBUT....?
