KPK-Polri-Kejaksaan Usut 'Desa Siluman': Mendes Bantah Ada Dana Fiktif
Kepolisian RI ikut angkat bicara adanya temuan dari kementerian keuangan (Kemenkeu) mengenai desa fiktif
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
Abdul pun mencontohkan, seperti desa di Jawa Timur yang terdampak lumpur Lapindo. Ia mengatakan, di kawasan tersebut ada lima desa harus hilang."Ada desa yang memang harus eksodus harus hilang dan tidak ada dana desa yang mengalir kesana," kata Abdul.
Kakak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini juga memperkirakan ada sekitar 15 desa yang terindikasi warganya melakukan pekerjaan di luar wilayah desa.
Sehingga, ketika dilakukan survei oleh pendamping desa, warga tidak terdaftar dan menimbulkan anggapan bahwa desa tersebut fiktif.
"Ya kalau sekarang ada 15-an lah. Ini kita lagi kaji lebih dalam lagi," ucap Abdul.
Abdul juga memastikan, pihaknya terus melakukan pendataan untuk membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pendataan jumlah desa yang disinyalin fiktif tersebut.
"Dalam rangka mensupport bu Menkeu untuk lebih detail lagi berapa sih desa yang kalau memang (fiktif,red) ada berapa, dimana lokaisnya. Kita lagi menggerakkan meminta kepada pada pendamping desa untuk terus memantau. Karena wilayah kita disitu," katanya.
Ia juga menyebut, 15 desa yang disinyalir ditinggal penduduknya saat siang hari dan kembali ke desa pada malam hari banyak ditemukan di wilayah luar pulau Jawa. "Lupa ada beberapa daerah, tapi kebanyakan ada di luar Jawa," jelasnya.
Lebih jauh Abdul Halim menjelaskan pihaknya akan menginstruksikan pendamping desa untuk terjun melakukan verifikasi terkait dugaan 'desa siluman'. Abdul juga membantah, jika instruksi itu ditujukan untuk melakukan investigasi terkait dugaan aliran dana desa ke 'desa siluman'.
"Bukan investigasi, tapi para pendamping desa melakukan verifikasi apa benar di wilayahnya di sekitarnya ada informasi dan fakta-fakta itu," kata Abdul Halim.
Disetop
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa aliran dana ke 'desa siluman' sudah ia setop saat masih menjabat sebagai Mendagri periode 2014-2019.
"Setahu saya sudah kita setop, (saat jadi Mendagri) terakhir sudah kita setop (aliran dana desa)," kata Tjahjo. (Tribun Network/igm/yud/van/wly)
