Istana Tak Tolak Antasari Azhar dan Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK, ICW Pastikan Hoax
Meski tak ditolak 'Istana' terkait adanya aspirasi mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau BTP dan mantan Ketua KPK
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Meski tak ditolak 'Istana' terkait adanya aspirasi mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau BTP dan mantan Ketua KPK, Antasari Azhar menjadi Dewan Pengawas KPK.
Namun, istana memastikan bahwa belum ada pengangkatan Dewan Pengawas KPK. Hanya memang, tak ada penolakan terhadap rumor yang berkembang saat ini.
Dukungan Ahok atau BTP dan mantan Ketua KPK, Antasari Azhar menjadi kandidat Dewan Pengawas KPK terus menguat.
Kedua nama tersebut beredar luas di media sosial Twitter dan WhatsApp untuk menjadi kandidat kuat Dewan Pengawas KPK.
Wacana pencalonan Ahok atau BTP untuk menjadi dewan pengawas KPK ini disebarkan pertama kali oleh akun Twitter @kurawa.
Pemilik akun @kurawa yang bernama Rudi Valinka mengajak warganet untuk mengajukan Ahok atau BTP sebagai salah satu calon anggota Dewan Pengawas KPK.
Cuitan soal dukungan Ahok jadi pengawas KPK. (Twitter @kurawa)
"Kalo kalian setuju Ahok @basuki_btp kita ajukan menjadi salah satu calon anggota Dewan Pengawas KPK RI maka silahkan Rituit
Tantangan 10.000 rituit bisa tercapai gak ? Supaya twit ini sampai ke tangan pak
@jokowi" tulis akun @kurawa.
Sedangkan nama Antasari Azhar mencuat setelah sebuah pesan singkat berisikan ucapan selamat beredar di WhatsApp.
"Selamat dan Sukses Kami Ucapkan atas Terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama dan Antasari Azhar Sebagai Dewan Pengawas KPK. Musnahkan Kelompok Taliban di tubuh KPK Agar tidak dijadikan untuk kepentingan politik" tulis foto yang beredar di WhatsApp.
Hoaks Basuki Tjahaja Purnama dan Antasari sudah dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK (NA (beredar di WhatsAppGroup))
Kedua kabar tersebut langsung ditanggapi Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana.
Dikutip dari Kompas.com, Kurnia Ramadhana menilai konten semacam itu merupakan informasi palsu atau hoaks.
"Banyak sekali hoaks yang beredar ya, di media sosial. Padahal UU KPK yang baru (hasil revisi) kan belum disahkan, dan belum bisa diterapkan," kata Kurnia saat ditemui di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Minggu (6/10/2019) lalu.
Ketentuan Dewan Pengawas KPK baru dicantumkan setelah DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Pengesahan baru dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019.
