Sri Mulyani Akan Cek Anggaran Janggal

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar dan Pulpen mencapai Rp 635 miliar dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun 2020, dinilai janggal dan mengejutkan banyak pihak.

• Kapolri Tumpangi Mobil Antipeluru

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kementeriannya akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan kualitas pengunaan APBD pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (1/11).

Sri Mulyani menjelaskan, ke depannya Kemenkeu akan bekerja sama dengan Kemendagri guna memecahkan permasalahan terkait sistem e-Budgeting APBD DKI Jakarta.

"Nanti kami akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan kualitas dari APBD. Tentunya dan berbagai hal nanti kami akan koordinasikan bersama," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku pihaknya tak bisa melakukan intervensi meskipun ditemukan kejanggalan seperti anggaran pengadaan lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang mencapai angka Rp 82,8 miliar dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

• Olly Tetapkan UMP Sulut: Begini Besaran Kenaikannya

Tito menegaskan pihaknya baru dapat melakukan pengkajian jika draft Rancangan APBD hasil pembahasan pemda dan DPRD telah masuk ke Kemendagri. "Kalau sudah dibahas dan disahkan DPRD baru diajukan ke Kemendagri, di situ baru kami punya kewenangan melihat, menyentuh sasaran atau tidak, masuk akal atau tidak,” ujarnya.

Tito menjelaskan, saat ini pembahasan anggaran Pemprov DKI Jakarta masih dalam lingkup provinsi.

Namun, saat ini Kemendagri memiliki kewenangan untuk mengingatkan kepala daerah yang bersangkutan jika ditemukan mata anggaran yang janggal maupun penyerapan anggaran yang belum maksimal. “Kami memang tak bisa dan tak ingin intervensi, mungkin hanya mengingatkan saja prinsip penggunaan anggaran daerah. Bahwa APBD nantinya jangan hanya untuk belanja pegawai dan operasional barang yang sifatnya rutin, tapi juga belanja modal yang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,”

Mantan Kapolri itu menolak memberikan tanggapan lebih jauh saat ditanyakan tentang anggaran lem aibon pada RAPBD Pemprov DKI Jakarta. "Saya tak bicara spesifik Jakarta ya, jangan bawa-bawa saya ke isu yang masih ada di daerah,” ujarnya.

Publik dikejutkan dengan adanya anggaran pengadaan lem aibon Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang mencapai angka Rp 82,8 miliar dalam KUA-PPAS pada Rancangan APBD DKI Jakarta Tahun 2020.

RAPBD DKI Jakarta itu disusun menggunakan sistem e-budgeting dan dimuat dalam link website http://apbd.jakarta.go.id.

Adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, yang mengungkap temuan anggaran tersebut dan mengunggahnya ke akun media sosialnya.

• Airlangga Yakin Tetty Menangkan Pilkada di Sulut

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan berbeda perihal temuan rencana anggaran pengadaan lem aibon yang mencapai Rp82,8 miliar.

Ia menyebut kejadian ini dikarenakan adanya kesalahan dari sistem penyusunan anggaran e-Budgeting yang merupakan warisan dari gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal. Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital, tetapi tidak smart," ujar Anies.