Djarot Duga Mata Anggaran 82,8 Miliar DKI Jakarta Telah Disengaja: Itu Bodoh Banget

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah DKI Jakarta tengah menjadi sorotan dengan anggaran fantastis lem aibon dan pulpen Pemprov DKI.

Anggaran tersebut mencapai Rp 82.8 miliar hingga menjadi perbincangan netizen di jagad Twitter.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat angkat bicara soal polemik anggaran tersebut.

Djarot menyangsikan apabila disebutkan ada kesalahan pengetikan dalam memasukan mata anggaran ke dalam APBD.

Menurut dia, mata anggaran yang menjadi polemik, yakni Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aica Aibon, tidak mungkin tidak disengaja.

"Kalau tidak disengaja, itu bodoh banget. Tentunya itu ada faktor kesengajaan," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

• Wali Kota Jakbar Berbenah dari Kasus Lem Aibon, Minta Anak Buahnya Lebih Teliti Menyusun Anggaran

• Reaksi Bang Yos atas Polemik Rancangan APBD DKI 2020: Kok Lem Segitu Anggarannya, Nggak tahu ngitung

Djarot mengatakan, seandainya ia masih duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta, sejak awal anggaran disusun, ia akan memastikan bahwa anggaran seperti lem Aibon itu tidak akan lolos.

Salah satu caranya adalah, Djarot mengundang stakeholder yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran.

Dengan demikian, pihaknya dapat meniminalisasi masuknya mata anggaran yang berpotensi tak tepat sasaran.

"Kalau di anggaran aneh-aneh, bukannya hanya disisir. Disisir itu kan gede-gede ya. Yang penting itu, zaman saya dulu itu namanya serit, kecil-kecil," lanjut dia.

Diberitakan, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam anggaran alat tulis kantor pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran ( KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Hal itu jadi soroton publik setelah anggaran itu viral di media sosial setelah dibongkar Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Selasa (29/10/2019) tengah malam.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati menyebut, anggaran sebesar Rp 82 miliar itu muncul karena ada kesalahan pengetikan.

"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki," kata Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10/2019) malam, seperti dikutip Antara.

Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja.

Jawaban Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara terkait anggaran belanja alat tulis kantor yang diusulkan dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Dilansir dari kanal YouTube Tvonenews, (31/10/2019).

Anies Baswedan memberikan alasan mengenai anggaran yang jumlahnya bisa terlampaui cukup tinggi.

"Misalnya nilainya Rp 35 miliar lalu terdapat komponen yang harus di isi dan apabila komponen tersebut ada maka dapat dimasukkan," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta mengatakan ketika komponen belum tersedia maka tetap mencari yang dapat dimasukkan yang terpenting totalnya mencakup Rp 53 miliar.

• Ima Mahdiah, Mantan Ajudan Ahok Menawarkan Diri Bantu Anies Baswedan Sisir Usulan Anggaran KUA-PPAS

• Ahmad Dhani Mendaftar Calon Wali Kota di Pilwako 2020 Lewat Gerindra, Mencalonkan Diri di Kota Ini

Seperti yang dikatakan Anies, berdasarkan sistem manajemen anggaran, perencanaa RKPD harus menyertakan komponen kegiatannya.

Kasus kejanggalan pada anggaran APBD DKI Jakarta membuat warganet melontarkan kritik kepada Anies dan membandingkan dengan Jakarta pada masa pemerintahan Ahok. (Kolase Instagram @willsarana, WARTA KOTA/Angga)
Menurutnya komponen tersebut nantinya akan dibahas di DPRD.

Dari pembahasan tersebut nantinya komponen dimasukkan kemudian dikoreksi.

Sistem seperti ini memaksa para perencana memasukkan komponen di saat belum tentu ada komponennya dan tidak dilakukan pengecekan.

Anies menyebut ada alasan tersendiri sampai akhirnya anggaran bermasalah seperti pembelian lem aibon senilai Rp 82 miliar bisa terjadi.

Dia menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau draf sebelum KUA-PPAS, hanya tercantum nama kegiatan dan dana yang diperlukan, tidak sampai ke komponen kebutuhan.

"Ini adalah sistem yang sudah digital tapi saya istilah kan tidak smart," ujar Anies Baswedan

Menurut Anies karena dia tidak melakukan pengujian atas data yang dimasukkan.

Bahkan, Anies menganggap kejadian serupa juga kerap terjadi sejak sistem ini dibuat.

Ia mengaku hanya menerima sistem e-budgeting ini dan masih menuai masalah yang sama.(*)

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Djarot: Soal Lem Aibon, Kalau Tak Disengaja, Bodoh Banget