Berita Terkini
Transparasi Anggaran DKI Era Ahok dan Jokowi Dapat Penghargaan, Era Anies Sistem Disalahkan
Sistem penganggaran Provinsi DKI Jakarta Pada April 2017, pernah mendapat penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Kejayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapat penghargaan inovasi perencanaan terbaik di Indonesia bakal jadi tinggal kenangan.
Inovasi perencanaan yang dimaksud adalah sistem penganggaran dengan e-budgeting, e-planning, e-musrenbang, dan e-komponen.
Transpansi penganggaran Pada April 2017, pernah mendapat penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sistem ini mulai diperkenalkan di DKI Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.
Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur.
• PSI Bongkar Anggaran Janggal DKI, Anies Tuding Politisi Cari Panggung, Tutup Website Pemprov DKI
• Perbedaan Kampung Akuarium Era Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Anies Baswedan, Gusur dan Bangun
Adapun dengan e-budgeting ini, semua perencanaan penganggaran diinput secara digital ke dalam sistem.
Setiap perubahan angka yang terjadi akan terekam, lengkap dengan informasi identitas pengubahnya.
Siapa saja yang melakukan mark up anggaran pasti bisa diketahui orangnya.
Sistem e-budgeting di DKI Jakarta juga membuat perencanaan anggaran masuk ke detail komponennya sejak awal.
Detail yang dimaksud sering disebut dengan satuan ketiga.
Katakanlah ada sebuah program pelaksanaan festival musik tahun baru yang dimasukkan dalam sistem e-budgeting itu.
Anggaran untuk program itu tidak bisa hanya ditulis totalnya, misalnya Rp 100 juta, tetapi harus lengkap dengan komponen atau satuan ketiganya, seperti biaya panggung, lampu, dan pengisi acara.
Dengan begitu, anggaran sebuah program bisa diukur wajar atau tidaknya.
Pada 2017, jelang akhir masa jabatan Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan apresiasinya terhadap sistem ini.
Pimpinan KPK yang datang ke Balai Kota saat itu, Basaria Pandjaitan, berharap sistem ini terus digunakan pada periode selanjutnya dalam kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
• Profesor Syamsuddin: Gubernur DKI Fokus Tangani Jakarta, Biarlah Indonesia Tanggung Jawab Presiden
• Sandiaga: Prabowo Berulang Kali Tawarkan Kembali Jadi Wagub DKI