Belum Terima Gaji Menkopolhukam, Mahfud MD Sudah Dituntut Mundur, Ada Apa?

Kurnia menilai, Mahfud MD yang kini menjabat sebagai Menkopolhukam merupakan suatu ujian konsistensi bagi Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mendukung dikeluarkannya Perppu KPK.

"Kalau dikaitkan dengan pembentukan kabinet, dengan ditunjuknya Prof Mahfud sebagai Menko Polhukam maka harusnya bisa meminta kepada presiden segera mengeluarkan perppu," kata Kurnia di Kantor ICW, Senin (28/10/2019).

• Saling Balas Tweet, Mahfud MD Ajak Fahri Hamzah Terus Bersinergi, Begini Respon Eks Ketua DPR

• Jelang Pengumuman Menteri Kabinet Baru Jokowi, Mahfud MD Pakai Kemeja Putih ke Istana

Sebagaimana diketahui, Mahfud MD merupakan tokoh yang selama ini dikenal mendukung dikeluarkannya Perppu KPK.

Mahfud MD bahkan sempat mengusulkan dikeluarkannya Perppu KPK sebelum menjadi menteri.

"Saya rasa 100 hari waktu yang tepat untuk diberikan publik kepada Mahfud MD karena selama ini Mahfud MD dikenal sebagai figur yang pro terharap pemberantasan korupsi," ungkap Kurnia.

Bahkan, Kurnia mengusulkan bagi Mahfud MD untuk mundur jika ia tidak bisa mendorong Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK dalam 100 hari.

"Sehingga kalau memang nanti (Perppu KPk) tak bisa lewat Prof Mahfud, maka menurut saya Prof Mahfud mundur. Karena kita percaya kepada Prof Mahfud dia duduk di Menko Polhukam," ujarnya.

ICW Bongkar 4 Menteri yang Diduga Terlibat Skandal Penggelapan Harta Panama Papers

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayoga baru saja mengungkap sejumlah menteri diduga terlibat dalam skandal kasus Panama Papers atau Paradise Papers.

Egi Primayoga mengungkap setidaknya ada empat tokoh menteri yang diduga terlibat dalam skandal kasus Panama Papers.

Dikutip Tribunwow.com dari Tribunnews pada Selasa (29/10/2019), empat menteri tersebut antara lain:

1. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

2. Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

3. Menteri BUMN, Erick Thohir

4. Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnny Plate.