Staf Dzulmi Nyaris Tabrak Penyidik KPK

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/10). Dzulmi diboyong KPK ke Jakarta setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Dzulmi tiba sekira pukul 11.48 WIB. Dia mengenakan kemeja berwarna putih yang dibalut dengan jaket berwarna hitam langsung berjalan masuk ke Gedung Merah Putih KPK. Dzulmi tak memberikan keterangannya. Ia tak menjawab pertanyaan apa pun dari awak media saat digiring masuk menuju ruang pemeriksaan KPK di lantai dua.

• OTT KPK di Kaltim Tidak Terkait Ibukota Baru

Dzulmi akan menjalani pemeriksaan intensif. Untuk saat ini, status Dzulmi masih sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Dzulmi.

"Sebagaimana hukum acara yang berlaku, maka KPK akan memproses lebih lanjut pihak-pihak yang diamankan tersebut. Dalam waktu paling lama 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan orang yang diamankan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

KPK menangkap Dzulmi bersama enam orang lainnya pada Selasa (15/10) malam hingga Rabu (16/10) dini hari. Dzulmi sudah dibawa ke Jakarta sementara enam orang lainnya kini menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Polrestabes Medan.

"Kepala daerah dibawa pagi ini ke Jakarta. 6 orang lain masih diperiksa di Polrestabes Medan," ujar Febri Diansyah.

Dzulmi diamankan tim karena diduga menerima sejumlah uang yang disetorkan oleh sejumlah dinas di Kota Medan. Febri menyebut ada uang sekitar ratusan juta yang saat ini tengah dihitung jumlahnya.

Uang itu turut diamankan beserta Dzulmi karena diduga terkait dengan uang setoran yang diterimanya dari sejumlah dinas di Medan. "Ada uang yang diamankan lebih dari Rp 200 juta. Diduga praktik setoran dari dinas sudah berlangsung beberapa kali," ujar Febri.

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sempat diwarnai kejar-kejaran. Dalam operasi senyap itu, penyidik KPK yang tengah melakukan tugasnya hampir ditabrak oleh staf protokol wali kota Medan berinisial AND.

"Salah satu pihak yang dicari KPK tadi malam mencoba melarikan diri dan hampir menabrak tim KPK di lapangan," kata Febri.

Febri menceritakan bahwa kejadian bermula ketika tadi malam sekitar pukul 21.25 WIB, tim mendatangi rumah Kepala Dinas PU. Saat tiba di lokasi, terpantau sebuah mobil Avanza silver yang diduga dikendarai oleh staf protokol wali kota, berinisial AND.

• Fadli Zon Terima Hadiah Keris: Ngabalin Bersyukur Kalau Prabowo Jadi Menhan

Merasa diikuti, pengemudi mobil kemudian melajukan kendaraannya dengan kencang di salah satu ruas jalan di Kota Medan. Sampai akhirnya, kata Febri, mobil pun berhenti lantaran telah dalam posisi yang sudah diapit oleh tim saat itu. Hanya saja, AND tidak langsung turun dari mobilnya.

Febri mengatakan bahwa tim kemudian menghampiri mobil tersebut dan menyampaikan bahwa tim berasal dari KPK sekaligus menunjukkan identitas KPK. "Akan tetapi, pengemudi justru memundurkan mobil dan memacu kecepatan hingga hampir menabrak tim KPK," ujar Febri.

Beruntung, petugas yang hampir ditabrak tersebut menurutnya tidak mengalami kecelakaan fatal. Namun, AND langsung melarikan diri setelah peristiwa itu. "Dua orang tim selamat karena langsung meloncat untuk menghindari kecelakaan," ujar Febri.

Febri mengingatkan agar AND segera menyerahkan diri dan tidak berupaya menghindar dari petugas. Dia meminta agar tidak ada pihak yang mengambat pelaksanaan tugas KPK dan bersikap kooperatif.

"Saat ini, tim terus melakukan pencarian keberadaan yang bersangkutan. Saudara AN diduga menerima tambahan Rp50 juta dari Kepala Dinas yang akan diperuntukkan pada wali kota," kata Febri.

Uang Rp 200 Juta

Penyidik KPK mengamankan uang berjumlah lebih dari Rp 200 juta dalam serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) Selasa (15/10) malam hingga Rabu (16/10) dini hari. "Uang yang diamankan lebih dari Rp 200 juta," ujar Febri.

Febri menjelaskan, uang tersebut diduga berasal dari sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkot Medan. Maksudnya, sejumlah kepala dinas menyetor uang dalam jumlah tertentu kepada Wali Kota. Penyidik KPK pun masih mendalami apa yang terjadi sehingga para kepala dinas mengirimkan setoran kepada Sang Wali Kota.

• Wagub Ajak Semua Pihak Kawal Pelantikan Presiden dan Wapres

"Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," kata Febri.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan masyarakat tak perlu panjang lebar membahas penangkapan dua kepala daerah yaitu Bupati Indramayu Supendi dan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam dua hari kemarin.

Menurut Mendagri penangkapan pejabat karena dugaan korupsi atau suap sudah melalui data yang valid dari orang terdekat kepala daerah. “OTT KPK pasti didahului dengan data dan bukti yang valid dari orang terdekat kepala daerah, jadi tak perlu debat kalau soal OTT,” ujar Tjahjo.

Akan tetapi dirinya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai keluar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Baru setelah itu ia mempersilakan Pemprov Jawa Barat untuk menunjuk pengganti definitif Bupati Indramayu.

“Kalau ada kepala daerah kena OTT kami keluarkan surat keputusan (SK) menunjuk wakil bupati menggantikannya. Kalau sudah diangkat definitif nanti tinggal Pemprov Jabar untuk menunjuk pejabat di lingkungannya sebagai wakil bupati,” tegas Tjahjo.

Mengenai upaya pencegahan supaya tak ada lagi kepala daerah yang terjaring OTT KPK, Tjahjo mengatakan pihaknya sudah sejak awal melakukannya.

“Mengingatkan area rawan korupsi sudah sejak awal saya sampaikan kepada kepala daerah yang baru saja dilantik, bahkan saya bawa untuk diskusi dengan KPK. Saya kira itu kembali ke personal masing-masing, apa pun alasannya, karena sistem pencegahan sudah baik,” pungkas Tjahjo. (Tribun Network/ham/zal/wly)