PNS Kemenkumham Dicopot Karena Dukung Anti-Pancasila

Satu lagi abdi negara dicopot dari jabatan karena mengunggah tulisan di media sosial. Pelaksana tugas (Plt) Menteri Hukum

PNS Kemenkumham Dicopot Karena Dukung Anti-Pancasila
(Tribunjatim.com/Yusron Naufal Putra)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menjenguk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang masih dirawat di RSUD Dr Soetomo Surabaya, Sabtu (29/6/2019). Tribun Jatim/Yusron Naufal Putra 

"Dari tujuh orang ini, enam yang diberikan hukuman disiplin militer karena tidak menjaga dan tidak melakukan perintah sesuai yang diperintahkan sejak tahun lalu untuk menjaga keluarga dan ada satu orang yang dirinya sendiri melakukan penyalahgunaan," ujar Andika sebelumnya.

Andika menjelaskan, TNI AD telah menerbitkan surat perintah kepada satuan bawah untuk menindak tegas anggota TNI AD yang menyebarkan hoaks, provokasi, konten memecah belah dan menumbuhkan kebencian, di media sosial. Surat perintah ini terbit sejak Juli dan Agustus 2018. Peraturan itu tidak hanya berlaku untuk anggota TNI AD, tapi juga keluarga mereka.

Bagi TNI AD penyalahgunaan media sosial oleh anggota TNI AD dan keluarganya perlu dikontrol karena merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan tugas organisasi maupun kehidupan pribadi, istri prajurit TNI AD mutlak tidak dapat dipisahkan dari suaminya.

PNS Jaga Martabat Pemerintah

Jokowi Diam Ditanya Soal Perppu KPK: UU KPK Revisi Berlaku Hari Ini

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin memperingatkan, agar ASN atau PNS tidak menyebarluaskan ujaran kebencian termasuk lewat media sosial. Bukan cuma itu, PNS juga dilarang berkomentar seputar dukungan politik dan kritik yang menjatuhkan wibawa pemerintah di media sosial.

Hal itu telah disampaikan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN dan penyelenggaraan pilkada serentak 2018, pemilu legislatif, serta pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Surat itu bernomor: B/71/M.SM 00.00/2017.

Hal itu disampaikan Syafruddin menanggapi unggahan sejumlah PNS terkait penikaman yang menimpa Menko Polhukam, Wiranto. "Ya silakan, menghadapi hukum," ujar Syafruddin

"Ya undang-undangnya begitu. Di role (peran)-nya saja, bukan bagian kritik. Memberikan masukan saran yang progresif ya oke-oke saja. Tapi bukan di ruang publik apa lagi bikin gaduh, apa lagi menyerang. Kan ada aturannya. Ikuti aturannya saja, negara akan baik," lanjut dia.

Syafruddin mengingatkan agar PNS berhati-hati mengunggah pernyataannya di media sosial agar tak membuat mereka menjalani proses hukum. Ia menambahkan para menteri, kepala daerah, dan kepala lembaga negara sudah berbusa-busa mengingatkan PNS-nya agar tak asal dalam mengunggah sesuatu di media sosial miliknya.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved