PNS Kemenkumham Dicopot Karena Dukung Anti-Pancasila

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin memperingatkan, agar ASN atau PNS tidak menyebarluaskan ujaran kebencian termasuk lewat media sosial. Bukan cuma itu, PNS juga dilarang berkomentar seputar dukungan politik dan kritik yang menjatuhkan wibawa pemerintah di media sosial.

Hal itu telah disampaikan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN dan penyelenggaraan pilkada serentak 2018, pemilu legislatif, serta pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Surat itu bernomor: B/71/M.SM 00.00/2017.

Hal itu disampaikan Syafruddin menanggapi unggahan sejumlah PNS terkait penikaman yang menimpa Menko Polhukam, Wiranto. "Ya silakan, menghadapi hukum," ujar Syafruddin

"Ya undang-undangnya begitu. Di role (peran)-nya saja, bukan bagian kritik. Memberikan masukan saran yang progresif ya oke-oke saja. Tapi bukan di ruang publik apa lagi bikin gaduh, apa lagi menyerang. Kan ada aturannya. Ikuti aturannya saja, negara akan baik," lanjut dia.

Syafruddin mengingatkan agar PNS berhati-hati mengunggah pernyataannya di media sosial agar tak membuat mereka menjalani proses hukum. Ia menambahkan para menteri, kepala daerah, dan kepala lembaga negara sudah berbusa-busa mengingatkan PNS-nya agar tak asal dalam mengunggah sesuatu di media sosial miliknya.

"Pembinaan selalu. Para menterinya, para pimpinannya. Menteri PAN-RB mendata saja. Bukan pengambil putusan. Bukan seolah bertanggung jawab atas 4,5 juta ASN. Ada gubernur, wali kota. 80 persen ASN di daerah. Tidak di pusat," katanya.

Sebelumnya, seorang guru SMP Kota Serang, Banten, berinsial R diberikan sanksi berupa surat peringatan karena mengunggah tulisan diduga bernada ujaran kebencian terkait penikaman terhadap Wiranto. Guru yang diketahui mengajar di SMP Negeri 14 Kota Serang itu menulis ‘soal teroris yang hanya membawa pisau dapur’. (tribun network/zal/kompas.com/coz)