Jokowi Belum Sikapi Perppu KPK: UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku

Hingga Senin (14/10) malam Presiden Joko Widodo belum bersikap terhadap batas waktu penerbitan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi

Jokowi Belum Sikapi Perppu KPK: UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku
surya malang
Presiden Jokowi 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Hingga Senin (14/10) malam Presiden Joko Widodo belum bersikap terhadap batas waktu penerbitan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi dari perwakilan mahasiswa. Presiden Jokowi bahkan diam ketika ditanya soal Perppu KPK.

Hal tersebut terjadi setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10) sore. Jokowi bergeming ketika ditanya soal Perppu KPK oleh para wartawan. Jokowi memilih kembali masuk ke Istana Merdeka.

Manado Penerima Program Mall Sadar Jaminan Sosial, Megawati Bekerja Lebih Tenang

Staf Khusus Presiden Adita mengatakan Presiden Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK pada Senin kemarin. Perwakilan mahasiswa beberapa waktu lalu memberikan batas waktu kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu KPK paling lambat Senin (14/10).

"Sepertinya tidak hari ini. Presiden perlu mendengarkan masukan dari banyak pihak. Beliau juga mempelajari lagi salinan dari DPR. Mungkin masih memerlukan waktu. Nanti kita lihat saja perkembangannya," ujar Adita, Senin (14/10).

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengkritik perwakilan mahasiswa yang memberikan tenggat waktu penerbitan Perppu KPK kepada presiden. Menurut Ngabalin seseorang tidak boleh memberikan tenggat waktu untuk menerbitkan Perppu.

"Biasakan diri sebagai masyarakat intelektual. Ini kan kemampuan intelektual orang dengan keputusan politik dalam bernegara. Jadi tidak bisa orang main ancam ke presiden. Ini kepala negara," ujar Ngabalin di Jakarta, Senin (14/10).

Tatong Bara Masih Tunggu SK Mendagri Soal Penambahan Luas Wilayah Untuk Kepastian DAU

"Mahasiswa kan masyarakat intelektual. Pakai deadline itu tidak benar dalam pola berpolitik," tambahnya.

Undang-undang KPK hasil revisi akan berlaku 30 hari setelah ditetapkan oleh DPR. UU KPK hasil revisi akan berlaku meski Presiden Joko Widodo tidak menandatangani undang-undang tersebut. Menurut catatan Tribun Network, undang-undang ini akan berlaku mulai 17 Oktober 2019 mendatang, 30 hari setelah disetujui oleh DPR.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta Jokowi menunda penandatanganan UU KPK tersebut. Menurut Laode terdapat 26 poin yang akan mengganggu kinerja KPK ke depan setelah KPK melakukan kajian terhadap undang-undang tersebut.

"Kami berharap kepada presiden untuk menunda pelaksanaan dari undang-undang ini karena banyak sekali permasalahan pada lebih 26 kelemahan KPK dan itu tidak sesuai dengan konferensi pers yang dikatakan oleh presiden akan memperkuat KPK," ujar Laode di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/10).

Syarif menyampaikan berulang kali bila RUU KPK mulai diterapkan, maka akan membuat lima pimpinan KPK bukan lagi sebagai pimpinan tertinggi di lembaga antirasuah tersebut. "Ini betul-betul langsung memangkas kewenangan-kewenangan komisioner KPK ke depan," kata dia.

Dewan Pengawas yang ada dalam draf RUU KPK dianggap hanya akan membuat kebingungan dalam kinerja KPK ke depan. Menurut Laode kerancuan yang utama adalah dewan pengawas mengotorisasi penggeledahan, penyitaan, bahkan penyadapan meski pekerjaannya tidak pekerjaan hukum. Laode mengatakan hal ini akan berisiko ditentang di praperadilan.

"Bagaimana bukan seorang penegak hukum bisa memberikan otorisasi tentang tindakan-tindakan hukum. Ini akan sangat mempengaruhi kerja KPK ke depan," ujar Laode.

Pemkab Bakal Gelar Pasar Murah di Dumoga Raya

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menekankan KPK tetap menjalankan tugas pemberantasan korupsi meskipun nantinya Perppu itu diterbitkan atau tidak. Basaria mengatakan KPK adalah pelaksana sehingga harus siap terhadap segala kemungkinan.
"Kita tunggu saja keputusan presiden. Kita tetap kerja," kata Basaria.

Meski demikian, Basaria menyampaikan kepada mahasiswa untuk tidak melakukan demonstrasi mendesak penerbitan Perppu KPK. "Mudah-mudahan tidak ada demo-demo. Bisa disampaikan secara baik dan damai," ujarnya. (Tribun Network/the/ham)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved