Pilkada Serentak Terancam: Pemerintah Undang Bawaslu Bahas Dana Hibah

Risiko Berdemokrasi

Dr Ferry Liando pengamat politik dari Unsrat mengatakan, Indonesia sudah memilih jalan demokrasi dalam pengambilan keputusan termasuk dalam menentukan kepala daerah. Namun demikian tidak ada keputusan yang tidak menimbulkan risiko. Demokrasi yang kita pilih melahirkan banyak risiko termasuk pembiayaannnya yang sangat mahal.

Anggaran itu untuk membiayai penyelenggara, pengadaan logistik, sosialisasi dan keamanan. Risikonya tentu sangat berdampak pada kepentingan publik. Sebab banyak pos-pos biaya publik terpaksa harus dipotong dan digeser untuk membiayai pilkada.

Namun demikian bagi saya, meski biaya itu mahal namun jika yg terpilih nanti adalah pemimpin jujur, amanah dan berkualitas, tentu suatu saat publik tidak akan keberatan. Mencari pemimpin yang berkualitas tentu tidak gampang.

Sejumlah tahapan dsn mekanisme terpkasa harus dilewati. Namun demikian kelak rakyat akan menerima jika yang tepilih itu benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. (ndo/nie/dma)