Pelantikan Jokowi-Kiai Maruf Diundur: Hormati Umat Kristiani

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa pelantikan presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) Kiai Ma'ruf Amin akan tetap dilakukan pada Minggu, 20 Oktober 2019. Hanya saja pelantikan akan diundur dari yang tadinya pukul 10.00 Wib menjadi pukul 16.00 wib.

"Saya pastikan tanggal 20 Oktober, kenapa diundur dari jam 10.00 WIB menjadi jam 16.00 WIB, karena kita ingin agar saudara-saudara kita memberi kesempatan bisa beribadah paginya," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo, Selasa(8/10).

Baca: Tiga Anak Presiden Masuk Kabinet Jokowi

Selain itu menurut Bamsoet, diundurnya waktu pelantikan agar tidak mengganggu acara bebas kendaraan bermotor di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin. Karena akan ada penutupan sebagian ruas jalan pada saat pelantikan.

"Karena semula ada penutupan jalan, karena ada tamu-tamu kepala negara sahabat yang hadir, perdana menteri, presiden, raja, itu akan hadir pada saat pelantikan," katanya.

Bamsoet berharap acara pelantikan presiden dapat berlangsung tertib. Acara pelantikan tidak diwarnai aksi demonstrasi karena akan merusak nama Indonesia di mata dunia internasional.

"Ini bukan soal pak Jokowi, ini soal bangsa. Makanya saya ingatkan kepada adik-adik mahasiswa yang berniat untuk turun ke jalan, jangan lakukan itu pada saat pelantikan," ujar Bamsoet.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan Pimpinan DPR RI saat ini sedang fokus melakukan persiapan menjelang acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Pasalnya, hari pelantikan yang akan dilaksanakan di Gedung Parlemen pada 20 Oktober 2019 sudah semakin dekat waktunya.

“Pembahasan mengenai pelantikan presiden sudah dibahas oleh segenap Pimpinan DPR RI. Kemarin, kami selaku pimpinan juga sudah membicarakan dengan Sekretaris Jenderal DPR RI dan MPR RI tentang persiapan pelantikan ini,” ujar Azis.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menjelaskan, ke depannya secara jelas pelantikan presiden dan wapres akan dirapatkan secara lebih detail lagi dengan Sekretariat Negara (Setneg) untuk melakukan pembahasan sesuai arahan Ketua DPR RI Puan Maharani. “Sesuai arahan Ketua DPR RI, dalam waktu dekat kami ada rapat teknis dengan Setneg,” pungkas politisi Partai Golkar ini.

Baca: Bupati Lampung Utara Ditahan di Rutan Guntur

Ketua DPR RI, Puan Maharani memastikan, pihaknya membuka ruang bagi mahasiswa untuk berdialog membicarakan UU KPK hasil revisi. Hal tersebut menyusul rencana unjuk rasa di Gedung DPR menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Kiai Maruf Amin.

"DPR itu rumah rakyat, kita membuka ruang seluas-luasnya selama aspirasi rakyat itu dilakukan secara sopan santun," kata Puan.

Namun demikian, Puan mengharapkan, penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh para mahasiswa bisa disalurkan secara tertib. "Kita siap berdiskusi tetapi bukannya beramai-ramai datang kemudian tidak tertib dan meminta keinginan mereka tanpa meminta penjelasan dari kita," pungkasnya.

Bagi Tugas

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan pembagian tugas 9 Wakil Ketua MPR RI dan pembentukan Alat Kelengkapan MPR RI akan diputuskan dalam Rapat Pimpinan MPR RI yang akan digelar Rabu (9/10) besok.

Sebagaimana penetepan Ketua MPR RI, penetapan pembagian tugas para Wakil Ketua MPR RI dan juga pembentukan Alat Kelengkapan MPR RI akan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.