Berita Terkini
Andi Arief Ramal Jokowi Keluarkan Perppu KPK dalam Waktu Dekat: Tuntutan yang Sudah jadi Movement
Andi Arief 'Meramal' Jokowi bakal mengeluarkan Perppu tersebut dalam waktu dekat. Namun Andi memprediksi isi Perppu belum tentu memuaskan.
Penulis: Rhendi Umar | Editor: Rhendi Umar
Sudah sepekan berlalu, tak heran jika spekulasi bermunculan. Ada dugaan Jokowi masih khawatir dengan ancaman partai politik jika menerbitkan Perppu KPK.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahkan menyebut Jokowi dan partai politik pendukung sepakat untuk tidak mengeluarkan Perppu KPK.
Keputusan itu disepakati ketika Presiden Jokowi dan pimpinan parpol pendukung diam-diam bertemu di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019) malam.
"Jadi yang jelas, Presiden bersama seluruh partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu," kata Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Menurut Surya, salah satu alasan tidak dikeluarkannya Perppu, yaitu UU KPK hasil revisi saat ini masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya kira masalahnya sudah di MK, kenapa kita harus keluarkan perppu? Ini kan sudah masuk ke ranah hukum, ranah yudisial namanya," ucap dia.
Surya melanjutkan, Presiden akan salah apabila menerbitkan perppu di saat UU KPK hasil revisi tersebut sedang diuji materi di MK.
"Masyarakat dan mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (MK), Presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah, Presiden bisa di-impeach karena itu," ujar Surya.
Jokowi Panik Hadapi Gejolak di Indonesia, Prof Lipi: Semoga Pemerintah Belajar Lebih Cerdas
Gejolak yang terjadi belakangan ini di Negara Indonesia dinilai membuat Presiden Jokowi panik.
Guru besar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Syamsuddin Haris,mengatakan, Jokowi panik karena tidak dengar aspirasi rakyat.
Guru besar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Syamsuddin Haris, melalui akun twitternya berkomentar, Presiden Jokowi panik sikapi gelombang demo mahasiswa.
Menurut Syamsuddin, Presiden Jokowi sebenarnya tidak perlu panik jika mendengar suara publik.
"Jika suara publik didengar, pemerintah @jokowi mestinya tdk perlu panik seperti sekarang," ujar Syamsuddin Haris melalui akun twitternya, Senin (23/9/2019) pukul 12:23 WIB.
Menurut Syamsuddin Haris, pemerintahan Jokowi panik karena sejumlah persoalan datang bersamaan.
"Belum usai soal UU KPK & kabut asap, kini ada gelombang demo mahasiswa & kerusuhan Wamena," kata Syamsuddin Haris.