Larang Menteri Ambil Putusan Strategis: Ini Bocoran Kabinet Jokowi

Seperti dikutip dari cnbcindonesia.com, meskipun belum secara detail menjelaskan kepada publik, perlahan tapi pasti rencana Jokowi untuk menggabungkan sejumlah kementerian dan lembaga mulai terungkap.

Pembahasan soal nomenklatur ini sudah mengerucut. Beberapa sumber yang ikut dalam pembahasan nomenklatur mengatakan perubahan yang sudah pada tahap akhir adalah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Maritim.

"Kemenko bidang Maritim akan menjadi Kemenko Bidang Maritim dan Investasi. Nantinya seluruh investasi akan terpusat di bawah kendali Menko Maritim dan Investasi," ungkap sumber CNBC Indonesia seperti ditulis Rabu (2/10/2019).

Selain itu, Kementerian Investasi, masih menurut sumber tersebut bakal terwujud. Kementerian Investasi adalah jelmaan dari BKPM saat ini. "Kemudian, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan dipertimbangkan dilebur dengan Kementerian Perdagangan," jelasnya.

Sementara, Kementerian Perindustrian masih akan berdiri sendiri. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi sempat mengungkapkan hal yang sama. "Saya dengar [kementerian] perdagangan [dan] industri yang akan [dilebur]. [kementerian] luar negeri dikasih tugas negosiasi ekspor kita," kata Sofjan Wanandi beberapa waktu lalu.

Menurut Sofjan Wananti, rencana melebur kementerian dan lembaga tak lepas dari masalah ekonomi yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dikeluhkan oleh kepala negara.

Kinerja investasi dan ekspor yang loyo, memang kerap kali membuat Jokowi melontarkan wacana untuk menggabungkan nomenklatur terkait untuk memaksimalkan potensi yang ada. "Karena kebanyakan yang ngurus juga tidak efisien. Tadi banyak sekali department mengurus UKM. Tak efisien. Saya pikir rencana pak Jokowi harus kita dukung," tegas Sofjan Wanandi.

Menurut Sofjan Wanandi, penggabungan nomenklatur memang diperlukan untuk mengantisipasi faktor-faktor yang selama ini menghambat perekonomian, di tengah dinamika ketidakpastian global. "Kita harus gerak cepat. Situasi ekonomi kita ini susah sekali loh. Kita harus kerja keras bersatu menghadapi ke depan bersama," kata Sofjan Wanandi.

Kementerian Digital

Salah satu yang hampir final lainnya adalah Kementerian Ekonomi Digital. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan saat ini perkembangan digital cukup pesat di Indonesia.

"Nah Indonesia ini belum memiliki Kementerian Digital kan? Ini menurut saya penting," ungkap Sri Adiningsih Indonesia di Jakarta, Senin (9/9/2019). Menurutnya, ekonomi digital ini cukup berkembang pesat di Indonesia. Sementara, menurut Sri Adiningsih, negara lain sudah memiliki Kementerian yang bertugas mengembangkan digitalisasi.

"Saat ini perizinan digital terpisah-pisah. Kementerian digital diharapkan bisa mengakomodir semau perkembangan digital dari proses awal hingga regulasi," kata Sri Adiningsih. Indonesia mengalami pertumbuhan industri digital, seperti e-commerce yang semakin pesat di tengah perlambatan laju ekonomi tanah air.  (tribun/src/poskupang)