Larang Menteri Ambil Putusan Strategis: Ini Bocoran Kabinet Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Darmin menggantikan Puan Maharani yang sudah resmi dilantik sebagai Ketua DPR RI.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, alasan Jokowi menunjuk Plt menteri karena hanya sebatas menyelesaikan kebijakan yang belum selesai di sisa masa jabatan 2014-2019 yang tinggal bersisa 18 hari.

Baca: Hillary Sebut Wajar Citra DPR Buruk: Begini Kata Pengamat Politik soal Perilaku DPR

"Pertama di internal presiden memberikan arahan kepada kami untuk pergantian seperti itu karena waktu sudah sangat pendek. Tinggal 18 hari," ujar Pramono di Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Untuk diketahui, selain Darmin, Jokowi juga menunjuk Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri selaku Plt Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selaku Plt Menteri Hukum dan HAM.

Pramono menuturkan tiga menteri yang ditunjuk sebagai Plt menteri yakni menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan. Namun, kata Pramono, Jokowi meminta para menteri termasuk Plt menteri untuk tidak mengambil kebijakan strategis yang berjangka panjang.

"Plt menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan. Tetapi sejak 1 bulan ini presiden meminta para menteri untuk tidak mengambil langkah-langkah strategis yang berdampak jangka panjang," kata dia.

Karena itu, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan para menteri harus dilaporkan kepada Jokowi dalam rapat terbatas. Ia pun mencontohkan Darmin Nasution yang masih harus menuntaskan penyusunan kebijakan terkait dengan perizinan.

Baca: Jokowi dan Parpol Pendukung Sepakat Tak Terbitkan Perppu KPK

"Semua harus dilaporkan kepada presiden dalam rapat terbatas. Sehingga dengan demikian dalam waktu 18 hari ini menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan kebijakan yang belum terselesaikan. Misalnya ketika presiden meminta Menko Perekonomian untuk menyelesaikan berkaitan simplifikasi perizinan," tutur Pramono.

"Sekarang ini nggak bisa kerja sudah kita batasin, sehingga hampir para menteri tidak bisa ambil kebijakan yg berdampak panjang, kecuali mendapatkan izin dari presiden dan wapres," sambungnya.

Lebih lanjut, Jokowi kata Pramono juga melarang para menteri merotasi pejabat di lingkungan kementerian masing-masing. Mulai dari pejabat eselon I, eselon II, dan eselon III. "Kan nggak mungkin 18 hari angkat menteri baru.

Nanti menterinya buat belajar sidang kabinet saja sudah perlu waktu 2-3 bulan. Maka ditunjuk menteri yang memang menyelesaikan tugas internal dan mereka tidak boleh lakukan rotasi atau pergantian pejabat pada eselon 1, 2, 3," kata dia.

Pramono menambahkan, esok hari Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin sidang kabinet paripurna terakhir pada Kamis (3/10/2019). "Besok sidang kabinet paripurna yang terakhir untuk kabinet ini, maka tentunya load pekerjaan sudah semakin berkurang karena itu dilakukan untuk menggantikan mbak Puan yaitu pak Darmin," tandasnya.

Susunan Kabinet Kinerja II atau kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin hingga kini masih rahasia. Meski belakangan kerap beredar luas susunan kabinet kerja ‎di pesan singkat maupun grub WhatsApp, namun Presiden Jokowi tidak juga mengamini.

Baca: Bambang Soesatyo Didukung NasDem dan PPP Jadi Ketua MPR

Dia hanya membocorkan bakal ada anak-anak muda yang akan mengisi posisi menteri di tahun kedua pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin. Ditemui ‎usai menghadiri Puncak Perayaan Batik Nasional, Rabu (2/10/2019) di Pura Mangkunegara, Solo, Jawa Tengah, Jokowi masih enggan bicara soal susunan kabinet.

"Dilantik saja belum, nanti kalau sudah pelantikan, baru kita bicara soal kabinet," ujar Jokowi. Presiden Jokowi melebur sejumlah nomenklatur kementerian pada Kabinet Kerja II.