Wawancara Khusus dengan Hillary Lasut, Bicara soal RKUHP, UU KPK hingga Peningkatan Pendidikan

Wawancara Khusus dengan Hillary Lasut, Bicara soal RKUHP, UU KPK hingga Peningkatan Pendidikan Kesehatan

Hillary Brigita Lasut SH LLM dilantik menjadi Anggota DPR RI, Selasa (01/09/2019). Kehadirannya di Senayan menjadi pusat perhatian. Putri semata wayang Elly Engelbert Lasut dan Telly Tjanggulung itu salah satu yang termuda. Ia jadi Pimpinan DPR RI sementara.

Tribun Manado berkesempatan mewawancarai Hillary sebelum ia dilantik. Berikut petikannya.

Tribun Manado (TM): Hillary, besok anda dilantik sebagai anggota DPR RI. Apakah ada persiapan khusus?

Hillary Lasut (HBL): Terima kasih. Tidak ada persiapan khusus sebab ini sudah sangat lama dipersiapkan. Saya siap secara fisik dan mental.

TM: Apa target anda ketika duduk sebagai anggota DPR RI?
HBL:  Hillary sebagai bagian dari Next New Lawmakers. Saya sadar fungsi legislasi penting untuk mengawal visi dan misi saya.

TM: Apa visi dan misi Hillary?
HBL:  Secara garis besar akan fokus pada dua hal saat menjadi anggota DPR nanti, yakni di bidang pendidikan dan kesehatan.

TM: Bisa dijelaskan lebih rinci?
HBL: Saya meningkatan kualitas pendidikan di Indonesia yang menurut saya masih tertinggal sebagai negara berkembang. Salah satu indikatornya terlihat dari masih banyak anak yang putus sekolah, banyak anak muda yang tidak memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap dan masih perlu ditambah didorong agar muncul prestasi-prestasi baru di berbagai bidang olahraga sampai ilmu pengetahuan.

Lalu, dalam bidang kesehatan juga menurut saya perlu ditambah tenaga medis yang profesional dan harus menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Tentu saja harus diatur keadilan dalam hal 'honor' pegawai atau tenaga yang ditempatkan di kota-kota besar dan di daerah terpencil.  

Pembangunan rumah sakit, puskesmas dan layanan kesehatan harus merata disemua daerah sampai ke desa-desa dengan stok obat dan pelayanan dokter serta tenaga medis yang selalu standby disaat masyarakat membutuhkan.

TM: Selain pendidikan dan kesehatan, kira-kira sektor apalagi yang jadi perhatian?
HBL:  Saya juga tertarik untuk membantu di bidang hukum dan sesuai dengan latar ilmu saya. Tentunya dalam hal menghadirkan produk hukum dalam UU saya akan menyesuaikan dengan kepentingan rakyat.

TM: Tadi Hill bilang masih ada ketimpangan di bidang pendidikan, bisakah dijelaskan apa kita-kira persoalan dan pembenahannya bagaimana ?
HBL: Saya ingin ada pembenahan di Kementerian Pendidikan khususnya terkait amanat UU Dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Realisasi anggaran untuk sektor pendidikan harus dikawal hingga mencapai tujuan tersebut bukan hanya dengan indikator bangunan fisik yang banyak tetapi banyaknya SDM yang berkualitas dari prestasi akademik ditingkat nasional dan internasional.

Kemudian, alokasi beasiswa harus ditambah dan harus tepat sasaran. Kerjasama dengan luar negeri harus dibuka seluas-luasnya dengan strategi pertukaran pelajar melalui proses seleksi yang anti kolusi.

Tentu perlu diatur mekanismenya sehingga para mahasiswa yang studi ke luar negeri akan kembali berkarya untuk Indonesia.

Saya bahkan berharap akan ada poin khusus dibidang hukum, apakah dalam UU khusus atau RRU baru, tentang hukuman bagi oknum yang menyalahgunakan kekuasaan untuk pemberian beasiswa tidak tepat sasaran.