Maruarar Usul Bangun Gereja di DPR

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 Maruarar Sirait mengusulkan pembangunan tempat ibadah lain selain masjid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Dia berharap DPR periode 2019-2024 bisa mewujudkan hal tersebut.

Baca: Rusuh Wamena Bukan Konflik Etnis: Wiranto Sebut Ulah OPM dan Benny Wenda

Hal ini dia samapikan saat rapat paripurna akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019 di Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Maruarar Sirait mengaku telah memperjuangkan pendirian tempat ibadah agama lain selain masjid dan musala di lingkungan DPR. Perjuangannya dia lakukan sejak periode kepemimpinan Setya Novanto, Ade Komarudin hingga Bambang Soesatyo.

"Di setiap komisi sudah ada musala. Saya dan beberapa teman perjuangan menginginkan, masa tidak bisa bangun juga pura, vihara, gereja yang kecil di tempat ini untuk menunjukkan semua agama bisa diterima di DPR," ujar Maruarar.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini pembangunan tempat ibadah selain masjid bisa membuktikan DPR menjadi rumah bagi Pancasila. Menurutnya DPR tidak bisa membangun persepsi mereka sangat mendukung Pancasila sebagai ideologi negara kalau di gedung parlemen mereka tidak pernah sepakat untuk membangun tempat ibadah agama lain.

Ara, sapaan akrabnya, mengaku kecewa keinginannya belum terwujud hingga kini. Oleh karena itu dia berharap DPR periode 2019-2024 bisa mewujudkan keinginannya tersebut.

"Kalau masjid sekarang kurang besar, saya setuju dibesarkan, tapi izinkan juga bagun pura, vihara, gereja," katanya.
Usulan Maruarar diapresiasi oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo sebagai pimpinan rapat. Ia berharap keinginan Ara dapat terwujud di DPR periode mendatang.

"Saya sendiri sangat tersentuh, sayang nanti sudah bukan Ketua DPR. Ingin rasanya mewujudkan cita-cita Pak Ara. Semoga pemimpin yang akan datang bisa wujudkan keinginan Pak Ara," kata Bambang.

Baca: Dosen dan Mahasiwa Politeknik Berkreasi, 3 Kilogram Sampah Plastik Jadi 1,5 Liter Bahan Bakar

Rapat paripurna terakhir ini diwarnai sejumlah interupsi terkait kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua. Rafrizal, anggota Fraksi PKS dari daerah pemilihan Sumatera Barat, menyorot jatuhnya korban jiwa di Wamena.

Rafrizal mengatakan ada orang-orang pendatang dari suku selain Papua yang menjadi korban jiwa.
"Jangan sampai terjadi konflik antarsuku. Ini adalah negara kita. Harus dirawat," ujar Refrizal.

Dia menyayangkan sikap pemerintah yang menurut dia tidak tanggap atas kerusuhan tersebut. Dia berharap kerusuhan di Papua tidak terjadi lagi. Refrizal turut meminta pemerintah, TNI/Polri untuk hadir dan menyikapi masalah di Papua.

"Melalui forum ini saya sangat mengutuk. Saya minta, melalui pimpinan DPR, presiden, kapolri, TNI, harus hadir. Jangan hanya menyikapi pelantikan presiden, tapi ini harus disikapi. Ini akan membahayakan kerukunan berbangsa dan bernegara kita," katanya.

Senada dengan Refrizal, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi juga menyinggung ketidakhadiran negara dalam mengatasi permasalahan Papua. Ia meminta kapolri dan panglima TNI untuk turun menangani dan mencegah potensi konflik berkepanjangan di Bumi Cendrawasih.

Baca: Wawancara Khusus Hillary Lasut, Bicara soal RKUHP, UU KPK hingga Peningkatan Pendidikan Kesehatan

"Saya meminta negara, khususnya kapolri dan panglima TNI, segera turun tangan. Saya dengar potensi konflik horizontal ini semakin menjadi, ini tidak bisa dibiarkan. Jadi ini penanganannya harus khusus, tidak boleh represif dan negara harus hadir," tuturnya.

Berbeda dari Refrizal dan Didi, anggota DPR F-PDIP daerah pemilihan Papua Jimmy Denianus Ijie justru mencurigai adanya pihak-pihak yang tidak menginginkan Presiden Jokowi berhasil menyelesaikan masalah di Papua. Jimmy mengatakan Jokowi telah membuka ruang dialog di Bumi Cenderawasih.

"Dialog sudah dimulai perlahan-lahan, memang belum sempurna. Itu bukti bahwa kami, rakyat Papua, mencintai Jokowi. Sembilan puluh dua persen kami memilih Jokowi. Jangan diganggu. Beliau sedang berusaha untuk memperbaiki Papua melalui kebijakan-kebijakan yang dirasakan oleh orang Papua yang tidak pernah kami rasakan sekian puluh tahun lalu," kata Jimmy. (Tribun Network/mam/fik)