Susun Kabinet Kerja Jilid II, Ray Rangkuti: Jokowi Kehilangan Daya Tawar karna Dampak Aksi Demo

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan dengan adanya sejumlah aksi di berbagai daerah di Indonesia, Jokowi akan kehilangan nilai tawar dalam menentukan menteri untuk kabinet periode keduanya.

Dengan adanya gerakan mahasiswa yang menolak UU KPK hasil revisi, RUU KUHP, dan RUU lainnya membuat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) merosot.

Menurut Ray Rangkuti, seharusnya Jokowi memiliki kekuatan dalam memilih menteri.

Namun, dengan adanya gerakan mahasiswa menolak UU KPK, RKUHP, dan revisi UU lainnya tentunya Jokowi harus berhitung ulang dalam menentukan nama-nama yang akan duduk di kabinet.

"Kalau sebelumnya tidak ada peristiwa yang seperti sekarang jauh lebih mudah (memilih menteri, red) tapi lagi-lagi faktor pendukung publik yang merosot ini membuat situasinya berhitung ulang," kata Ray Rangkuti saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).

Bila tidak ada gerakan mahasiswa, Jokowi sebelumnya bisa dengan mudah menunjuk nama yang disodorkan partai politik koalisi untuk masuk dalam kabinet.

Bahkan, Jokowi bisa saja mengintervensi nama-nama yang diinginkannya untuk menjadi menteri.

Baca: Ranking UFC Conor McGregor Terjun Bebas, Digeser Petarung Perempuan

Baca: Benny Wenda Ternyata Hadir di Sidang Umum PBB, Kesaksian Mantan Tokoh OPM: Topik Sudah Kedaluwarsa

Baca: Ayah Briptu Nofrianto Mona Tiba di Ruang Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara

FOLLOW FACEBOOK TRIBUN MANADO

"Kalau kemarin itu bayangan saya tidak ada peristiwa ini Pak Jokowi bilang, kamu (parpol koalisi,red) dapat 6 terima, kamu sekian terima bahkan boleh jadi Jokowi bisa mengintervensi orang-orangnya. Serahkan 10 nama, 4 diambil, 6 enggak, partai enggak srek juga kalau misalnya jangan dia dong yang ini dong, Jokowi bisa nekan tuh saya mau ini," ucap Ray.

"Tapi merosotnya dukungan publik sekarang ini hilang daya tawar dia," ucap Ray.

Dinilai tidak menghargai DPR

Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul angkat bicara terkait rencana Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Bambang seharusnya, RUU yang sudah disahkan menjadi undang-undang dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya bilang, constitusional law kita menyatakan kalau UU anda enggak sepakat, masuk itu ke dalam MK. Judicial review di sana, bukan dengan Perppu," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Bila presiden menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi, menurut Bambang, presiden tidak menghormati DPR.