News Analysis

Pers Demonstrasi Terkait RKUHP, Pengamat Sebut Pasal 'Karet' Ancam Kebebasan Pers

Pers di posisi sebagai pilar ke-4 dari demokrasi dengan istilah four estate.

Pers Demonstrasi Terkait RKUHP, Pengamat Sebut Pasal 'Karet' Ancam Kebebasan Pers
tribun manado/ryo noor
Pengamat Politik Taufik Tumbelaka 

News Analysis oleh :
Taufik Tumbelaka
Pengamat Politik Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID - Aksi unjuk rasa Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Manado di Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut) patut mendapat perhatian karena menyangkut kebebasan pers dalam melakukan tugasnya.

Diketahui Pers mendapat perhatian khusus pasca-reformasi 1998 di mana dalam tempo sekitar hanya 1 tahun dilahirkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 terkait peran dan fungsi pers.

Payung hukum dari para insan pers ini juga diperkuat dengan Kode Etik Jurnalis yang berisi 11 pasal yang menjadi rambu-rambu para insan pers dalam melakukan kegiatan profesinya.

Perhatian terhadap Pers di era reformasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pemberitaan di mana pers di posisi sebagai pilar ke-4 dari demokrasi dengan istilah four estate sebagai upaya memperkuat posisi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, pers dianggap sebagai "Anjing Penjaga" atau "watchdog" bagi kehidupan bernegara.

Munculnya sejumlah "pasal karet" dalam RUU KUHP berpotensi menimbulkan kegamangan bagi para insan pers dalam menjalankan jika nantinya disahkan menjadi Undang-Undang.

Melihat beberapa pasal yang ada dalam RUU tersebut dapat dianggap sebagai langkah mundur dalam proses demokrasi di mana berpotensi kuat mengurangi fungsi pers sebagai "watchdog".

Nah fungsi pers sebagai "watchdog" itu di mana pers bisa menjadi jendela atau jembatan penghubung sekaligus penyeimbang antara rakyat dan pemerintah (baca: Negara) sehingga terjadi harmoni demokrasi di mana hak dan kewajiban akan terus terjaga.

Berangkat dari sana maka sangat wajar jika organisasi seperti AJI menyorot kuat beberapa pasal dalam RUU KUHP yang sedang berproses.

Karena hal itu bukan semata-mata masalah kebebasan pers tapi lebih jauh lagi masalah terjaminnya pemenuhan hak masyarakat dan pelaksanaan kewajiban pemerintah di mana pers dapat berperan strategis membantu ke dua belah pihak.

Halaman
12
Penulis: Siti Nurjanah
Editor: Alexander Pattyranie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved