Sosok Hanif Dhakiri, Aktivis yang Jadi Menpora, Ditunjuk karena Tak Ada Pilihan Lain

 TRIBUNMANADO.CO.ID - Hanif Dhakiri resmi menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga ( Menpora).

Hanif menggantikan Imam Nahrawi yang mengundurkan diri karena jadi tersangka dugaan korupsi dana hibah KONI melalui Kemenpora.

Penetapan Hanif Dhakiri sebagai Menpora berdasarkan penunjukan langsung dari Presiden Joko Widodo.

Kegiatan Hanif sebelum menjabat menteri pun lekat dengan berbagai aktivitas kepemudaan dan olahraga.

Sebelumnya, ia merupakan anggota Komisi X DPR RI fraksi PKB periode 2009-2014.

Baca: Menpora Mundur usai Jadi Tersangka KPK: Imam Kemasi Barang Pribadi

Baca: Sudah Enam Tersangka Ditetapkan Pada Kasus Yang Sama Sebelum Imam Nahrawi, Ini Dugaan Peran Menpora

Baca: Menpora Muda Malaysia Setujui FAM Laporkan PSSI ke FIFA Usai Ricuh GBK, Ternyata Orang Dekat Mahatir

Komisi ini mengurusi masalah pendidikan, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan.

Pria kelahiran Semarang, 6 Juni 1972 itu pernah mendirikan Jaringan Studi Transformasi dan Solidaritas Mahasiswa Salatiga dan Solidaritas Mahasiswa Salatiga (SMS).

Ia juga aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan mengikuti beberapa tahapan pelatihan kader hingga menjadi Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Buruh (LSAB) Pengurus Besar (PB) PMII pada 1997-2000.

Kemudian, pada 2006-2007, Hanif pernah menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hanif juga mendirikan Komite Anti Diskriminasi Indonesia (KADI) di Jakarta pada 1999 dan Komite Eksekutif Monopoli Watch pada 2002.

Sebelum berkiprah di parlemen, Hanif mengawali karier politiknya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB pada 2005-2010.

Pada saat hampir bersamaan, ia menjabat Wakil Ketua Umum DKN Garda Bangsa, gerakan pemuda PKB, pada 2006-2011.

Sebelumnya diberitakan, presiden telah menandatangani keppres pemberhentian Imam Nahrawi dan sudah menandatangani keppres pengangkatan Hanif sebagai Plt Menpora.

Imam menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Mempora pada Kamis (19/9/2019), atau sehari setelah ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Imam dan asistennya Miftahul Ulum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana hibah KONI melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

Baca: VIRAL Video Mesum Pelajar SMA, Dimulai dengan Pamer Anggota Tubuh, Direkam Diam-diam

Baca: Suami Meninggal karena Sakit, Istri Langsung Ajak Mesum Pria Lain di Rumah, hingga Digrebek Warga

Baca: Lupa Matikan Lampu saat Mesum di Ruang Kelas, Oknum Kepsek dan Guru TK Diminta Dipecat

Menurut Alex, Imam diduga menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018.

Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000.

"Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000 tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpor tahun anggaran 2018," ujar Alex.

Dipilih jadi Menpora karena Partai PKB

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasan Presiden Jokowi menunjuk Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga.

Menurut dia, Presiden menunjuk Hanif karena tak memiliki banyak pilihan.

"Ya, adalah beberapa pertimbangan kan pilihannya tidak banyak, kan ada beberapa menteri yang nanti dilantik pada tanggal 1 Oktober, dilantik sebagai anggota DPR," kata Pratikno di Istana Bogor, Jumat (20/9/2018).

Pratikno juga mengakui alasan Jokowi menunjuk Hanif karena merupakan kader PKB.

Sebab, Hanif akan menggantikan posisi Imam Nahrawi yang juga merupakan kader partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu.

"Iya (karena kader PKB)," ucapnya.

Dua menteri yang akan dilantik sebagai anggota DPR yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Oleh karena itu pilihannya tidak banyak, akhirnya Pak Presiden memutuskan Pak Hanif sebagai Plt," ucap Pratikno.

Lahir dari Keluarga Nahdlatul Ulama

Hanif Dhakiri adalah anak dari pasangan H. Zuhri Maksum dan Hj. Siti Hafsoh.

Ayahnya seorang tenaga pengajar SD dan ibunya pernah bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW).

Dia berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama (NU) dan seorang aktivis.

Sejak duduk di bangku kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Wali Songo, Jawa Tengah, ia sudah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan.

Hanif memulai mengasah kepemimpinannya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), sebuah organisasi mahasiswa berafiliasi pada kultur NU.

Pasca lulus kuliah, pada 1996, dalam usia 24 tahun, dia habiskan hidupnya di lembaga kajian, konsultan, dunia tulis menulis dan aktivis.

Hanif tercatat aktif di FNS Indonesia, NDI, Walhi, PMII, Nadwah Dirasah Islam dan Kemasyarakatan (NADIKA), dan Komite Anti Diskriminasi Indonesia.

Dia juga menulis buku Menggagas Fiqh Perburuhan, Paulo Freire, Islam dan Pembebasan.

Pada tahun 1998, awal Era Reformasi, Hanif terjun ke dunia politik.

Pada pemilu 2014 dia terpilih kembali menjadi anggota DPR 2014-2019.

Dalam waktu yang bersamaan pada Pilpres 2014, dukungan PKB kepada calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil menang.

Alhasil, presiden terpilih Jokowi meminta Hanif untuk mengurus persoalan buruh, TKW, dan TKI sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Persilahkan Jajaran Bisa Pakai Sarung Tiap Jumat

Sewaktu menjabat Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dakhiri mempersilakan kepada seluruh jajarannya untuk menggunakan sarung setiap hari Jumat.

Meski begitu, Hanif tidak mewajibkan aturan tersebut.

"Monggo kalau di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan hari Jumat pake sarung itu terserah, saya tidak mewajibkan bersarung tapi kalau mau pake saya persilakan," kata Hanif dalam acara Hari Sarung Nasional di Kemenaker RI, Jakarta Selatan, Jumat (1/3/2019).

Hanif berkelakar, sarung termasuk pakaian yang punya sifat demokratis cukup tinggi. Sebab agar bisa merasakan segar dan adem yang memakainya cukup mengibas-kibaskannya saja.

"Sarung ini termasuk pakaian yang demokratis lho, kan tinggal dikibas-kibas (contohin), seger sudah," kelakar dia.

Dia juga tidak merasa penggunaan sarung dalam kehidupan sehari-hari bisa mengganggu mobilitas pemakainya.

"Nggak lah mau balapan lari sama aku apa?," kata Hanif sambil berlari untuk mencontohkan.

Menurutnya, sarung dulu identik dengan santri, alat perlengkapan ibadah dan punya citra "kampungan", kini tidak lagi berlaku.

Sebab sarung bisa dijadikan sebagai pilihan fashion dalam segala aktivitas. Sarung juga tidak lagi identik dengan orang tua, kaum milenial pun bisa menjadikan sarung sebagai opsi pakaian untuk tetap tampil keren.

Apalagi, Indonesia kaya dengan corak khas kain sarung dari berbagai macam budayanya. Hal ini bisa jadi potensi ekonomi sekaligus budaya yang membanggakan.

"Jadi artinya kita harus keluarkan dari citra yang negatif citra yang dianggap mewakili kelompok tertentu. Ini untuk semua orang karena budaya nasional kita," tegas dia.

Untuk itu Hanif berharap budaya memakai sarung dalam aktivitas sehari-hari bisa terus di jaga, sehingga secara tidak langsung bisa memberdayakan para perajin sarung, dan membuka lapangan kerja baru.

"Kita berharap budaya sarung ini makin tua di Indonesia dan tentu secara ekonomi dan lapangan kerja juga memberikan dampak positif," pungkasnya.

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO TV: