News
Ada ISIS Dibalik Rusuh Papua, Rencana Ledakkan Polres Manokwari
"Tahun kemarin (rencana pengeboman), tahun kemarin sudah ditangkap, sebelum dia melakukan aksinya sudah ditangkap."
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Fransiska_Noel
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pihak kepolisian membenarkan adanya keterlibatan jaringan ISIS saat Papua dan Papua Barat rusuh. Mabes Polri bahkan mengungkap kelompok teroris jaringan ISIS di Papua sempat merencanakan aksi pengeboman di Polres Manokwari.
"Salah satu yang sudah dilakukan upaya penegakan hukum oleh Densus 88, (kelompok teroris itu) berupaya melakukan pengeboman di Polres Manokwari," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Jumat(6/9).
Akan tetapi, Dedi mengatakan aksi tersebut berhasil dicegah sebelum terjadi oleh tim Densus 88 Antiteror. Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menuturkan aksi pengeboman itu sedianya dilakukan tahun lalu.
"Tahun kemarin (rencana pengeboman), tahun kemarin sudah ditangkap, sebelum dia melakukan aksinya sudah ditangkap," ucapnya.
Kelompok teroris jaringan ISIS di Papua tersebut lanjut Dedi sudah terdeteksi keberadaannya sejak dua tahun silam. Dedi Prasetyo mengatakan meski sudah terdeteksi sejak dua tahun lalu, kelompok tersebut baru aktif bergerak dalam setahun terakhir saja.
"Memang sudah terdeteksi kurang lebih sekitar dua tahun belakangan ini, cuma dia aktifnya kurang lebih satu tahun belakangan ini," ujar Dedi.
Ia menyebut keberadaan kelompok tersebut terdeteksi di sejumlah wilayah, seperti Jayapura, Wamena, Fakfak, Manokwari hingga Merauke. Selain itu, kata dia, mereka juga berusaha melakukan penguasaan wilayah dan berupaya melakukan aksi amaliyah kepada kepolisian.
"Itu sel-selnya memang dia dalam arti kata masih melakukan rekrutmen, kemudian penguasaan wilayah, dan dia terus akan melakukan amaliyah dengan sasaran anggota kepolisian," ucapnya.
Lebih lanjut, jenderal bintang satu itu menegaskan apabila kelompok teroris jaringan ISIS ini berbeda dengan kelompok separatis Papua seperti KKB. "Beda (dengan kelompok separatis Papua), beda haluan," ujar Dedi.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan hal serupa sebelumnya. "Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di tanah Papua," kata Ryamizard.
Ryamizard mengatakan, selain ada kelompok yang ditunggangi ISIS, terdapat tiga kelompok yang terindikasi berada di belakang pemberontakan di Papua, yaitu kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik, dan kelompok klandestin atau rahasia. "Perlu kami jelaskan kelompok di Papua ini ada tiga kelompok, yaitu kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik dan kelompok pemberontak klandestin," ujarnya Ryamizard mengatakan, TNI-Polri harus bijak dalam menghadapi kelompok-kelompok tersebut. TNI dan Polri, kata dia, juga harus selalu siap bersinergi untuk mempertahankan NKRI.
Ia juga mengatakan, pemerintah secara tegas telah menyampaikan bahwa Papua bagian dari NKRI dan tidak terpisahkan sampai kapanpun. "Presiden jokowi sudah menyampaikan sikap pemerintah secara tegas dan jelas agar Papua tetap damai dan aman. Sebagaimana kita ketahui, Papua bagian integral NKRI yang tak terpisahkan sampai kapanpun," pungkasnya.
Baru Dugaan
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, pernyataan Menteri Ryamizard Ryacudu terkait adanya kelompok yang terafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Papua, hanya dugaan pemerintah. Pihaknya tidak membahas lebih lanjut pernyataan Menhan tersebut dalam rapat kerja di Komisi I. "Begini, tadi itu (ISIS di Papua) hanya dugaan bisa jadi seperti ada itu juga, tunggangi, tetapi (Menhan dan Komisi I) tidak ada pembahasan lebih jauh lagi," kata Abdul.
Menurut dia, muncul dugaan bisa jadi kericuhan di Papua ditunggangi kelompok yang terafiliasi dengan ISIS kaena muncul video terkait di media sosial. Kendati demikian, kata dia, bisa jadi informasi ini merupakan penyesatan oleh orang-orang tak bertangung jawab. "Dugaan karena beredar di sosial media kan, itu kan bisa dibuat atau mungkin dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab karena memang juga kenyataannya kita cari siapa yang bertanggung jawab, enggak ada," ujar dia. (Tribun Network/dit/kps/wly)